Bintuni, Mediaprorakyat.com – Ketua Tim Relawan Pemenangan pasangan calon Yohanis Manibuy dan Joko Lingara (Yo Join), Erwin Beddu Nawawi, menekankan pentingnya membedakan antara ambisi politik yang sah dan keserakahan yang merugikan, terutama dalam menghadapi Pemilukada Teluk Bintuni, 27 November 2024 mendatang.
Dalam pernyataannya, Rabu (4/9/2024), Erwin menyoroti adanya narasi yang muncul di masyarakat, yang menyamakan ambisi politik dengan keserakahan.
Narasi tersebut, menurut Erwin, muncul setelah salah satu bakal calon wakil bupati, Alimudin, mengajak masyarakat Teluk Bintuni untuk bersatu melawan keserakahan melalui sebuah artikel di media online berjudul “Alimudin Ajak Rakyat di Teluk Bintuni Bersatu Lawan Keserakahan.”
Erwin, yang juga merupakan kader Partai Golkar, menilai tuduhan semacam itu tanpa bukti kuat sebagai upaya pembodohan publik dan penggiringan opini yang tidak sehat.
“Menyebut seseorang serakah tanpa bukti kuat bisa menjadi bumerang. Masyarakat Teluk Bintuni yang semakin cerdas tentu mampu menilai dengan objektif mana yang benar-benar merakyat dan mana yang hanya berpura-pura,” ujar Erwin dalam pernyataannya.
Erwin juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menilai opini yang beredar dan lebih bijak dalam menyaring informasi.
Ia meyakini bahwa masyarakat Teluk Bintuni telah cukup matang dalam kesadaran politik mereka dan mampu membedakan siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi.
“Seperti pepatah lama, ‘Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,’ tudingan terhadap orang lain sering kali bisa berbalik kepada diri sendiri,” tambahnya.
Erwin, yang baru saja terpilih menjadi Anggota DPR Provinsi Papua Barat pada Pileg 14 Februari 2024 lalu, berharap warga Teluk Bintuni dapat membuat keputusan yang bijak dalam Pemilukada dan memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada kepentingan mereka.
Untuk diketahui, pasangan Yohanis Manibuy dan Joko Lingara (Yo Join) diusung oleh Partai Golkar, PPP, Perindo, dan PAN, serta didukung oleh partai non-parlemen seperti PSI, PKB, Hanura, Gelora, Umat, Garuda, dan PBB. [HS]