Manokwari | Mediaprorakyat.com – Kasus dugaan kerugian negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2023 mulai memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat memastikan telah menerima berkas dugaan penyimpangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, M. Bardan, membenarkan pihaknya kini resmi memegang berkas tersebut.
“Berkas yang kami peroleh dari Inspektorat Papua Barat baru terkait Dinas PUPR saja. Dua OPD lainnya belum kami terima,” jelas Bardan saat ditemui di Manokwari, Senin (15/9).
Berdasarkan laporan BPK-RI, indikasi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar. Nilai tersebut berasal dari tiga kegiatan, yakni dua kegiatan di Dinas PUPR dengan nilai masing-masing sekitar Rp 1 miliar lebih, serta satu kegiatan lain senilai Rp 500 juta.
“Nilai pastinya saya kurang ingat, tapi intinya ada tiga kegiatan: dua di atas Rp 1 miliar dan satu sekitar Rp 500 juta,” ungkapnya.
Bardan menegaskan, mekanisme penanganan kasus sudah sesuai prosedur. Temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD bersangkutan akan dilimpahkan Inspektorat kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut.
“Langkah sudah tepat, kami berkoordinasi dengan APIP, dan pasti akan kami tindaklanjuti hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap. Saat ini kami masih menunggu disposisi Plh Kajati Papua Barat untuk menentukan bidang mana yang akan menangani berkas PUPR tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa dari tiga OPD yang membandel, satu OPD sudah dilimpahkan ke Kejati Papua Barat dan satu lagi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari. Adapun berkas Biro Perekonomian Papua Barat ternyata telah lebih dulu ditangani Kejari Manokwari.
“Untuk Biro Perekonomian, sejak April lalu Kejari Manokwari sudah melakukan pemeriksaan, bahkan sebelum saya menjabat. Jadi prosesnya sudah berjalan sejak awal dan tinggal menunggu hasil penyelidikan Kejari,” jelas Erwin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/9).
Dengan demikian, dari tiga OPD yang tidak menindaklanjuti temuan BPK-RI tahun 2023, satu kini resmi ditangani Kejati Papua Barat, satu ditangani Kejari Manokwari, dan satu lagi sudah masuk tahap pemeriksaan.
[red/mpr/ars]
