Manokwari, Mediaprorakyat.com – Penunjukan Suryati oleh DPP Partai Golkar untuk memimpin DPRD Kabupaten Manokwari telah memicu gelombang kritik dari masyarakat, khususnya orang asli Papua. Pada Sabtu (2/11/24), Kristian Nelson Kendy, pemuda asal Yapen, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan ini.
Kritik Kendy berfokus pada keputusan Golkar yang dianggap tidak bijak. Menurutnya, mengangkat Suryati, yang merupakan kader dari Provinsi Papua Barat dan tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPD Partai Golkar Manokwari, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap struktur organisasi partai. Ia menekankan perlunya memberikan kesempatan kepada Haryono M.K. May, ketua DPD Manokwari, yang merupakan putra asli Papua.
“Keputusan ini membuat kami merasa diabaikan. Sebagai warga Manokwari dan masyarakat Yapen, kami merasa tidak dihargai oleh DPP Partai Golkar dan DPD I Papua Barat,” ungkap Kendy. Ia juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap adanya permainan politik internal yang merugikan kepentingan orang asli Papua.
Kendy mengingatkan pentingnya menghormati UUD Otsus pasal 21 yang menegaskan hak politik bagi orang asli Papua. “Kami berharap DPP Partai Golkar pusat meninjau kembali keputusan ini dan memberikan kesempatan kepada putra-putra asli Papua untuk memimpin di daerah mereka sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Kendy menyarankan Suryati untuk mempertimbangkan kembali penunjukannya. Ia berpendapat, sebagai seorang politisi yang telah berpengalaman di Partai Golkar, Suryati seharusnya memiliki kesadaran tinggi untuk menghormati dan menghargai semangat UU Otsus. “Jika diamanatkan oleh DPP Golkar, seharusnya Suryati menyadari pentingnya memberikan kesempatan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari,” kata Kendy.
Kendy menegaskan, “Saya meminta Ibu Suryati untuk mengurangi ambisi politik yang berlebihan dan dengan kesadaran tinggi menyatakan tidak bersedia atau mundur dari penetapan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Manokwari periode 2024-2029.”
Penolakan ini mencerminkan harapan masyarakat Yapen untuk perwakilan yang lebih adil dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Dengan suara yang tegas, mereka menuntut agar hak mereka dihargai dan diakomodasi dalam proses politik di daerah mereka. [MS]
