Sorong Selatan | Mediaprorakyat.com – Warga Kampung Kwowok, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, secara tegas menolak rencana pengerjaan proyek perbaikan jalan oleh kontraktor lokal. Penolakan ini disampaikan dalam pertemuan resmi bersama Dinas PUPR dan anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Kamis (10/7/2025), di Kampung Manggroholo.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 10.50 WIT itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Sorong Selatan, Kepala Distrik Saifi Penihas Srefle, dan anggota DPRD Dapil 4 Amos Kaliele. Dalam kesempatan tersebut, warga menyuarakan aspirasi agar proyek pembangunan jalan dari Manggroholo menuju Kampung Kwowok ditangani langsung oleh perusahaan resmi yang memiliki peralatan lengkap dan tenaga kerja profesional.
“Kami butuh jalan yang berkualitas dan tahan lama. Jangan sampai karena alasan melibatkan kontraktor lokal, mutu jalan dikorbankan. Ini jalan utama satu-satunya menuju kampung kami,” tegas seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam dialog.
Aspirasi masyarakat disampaikan secara resmi oleh Kepala Kampung Kwowok, Samuel Kolin, S.Sos., bersama Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kampung Kwowok, Fredrik Sreklefat. Keduanya menyerahkan pernyataan sikap masyarakat kepada pihak pemerintah dan DPRD yang hadir.
Masyarakat menyatakan kekhawatirannya bahwa kontraktor lokal yang tidak memiliki alat berat maupun pengalaman teknis memadai berpotensi menghasilkan pembangunan jalan yang buruk dan tidak tahan lama. Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak mengutamakan kompromi politik atau kedekatan, melainkan memilih pelaksana proyek yang kompeten dan profesional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Distrik Saifi Penihas Srefle dan anggota DPRD Amos Kaliele menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti dan menyampaikan permintaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Bupati secara langsung.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata partisipasi masyarakat dalam mengawal kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, terutama yang berkaitan dengan akses vital bagi mobilitas dan kesejahteraan warga kampung.
[red/mpr/js]
