Bintuni, Mediaprorakyat.com – Masyarakat adat tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Untuk itu, pada Kamis, 13 Juni 2024, telah diadakan kegiatan bertajuk “Inisiasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pangan Lokal dari Masyarakat Sipil Kabupaten Teluk Bintuni” di Aula Pertemuan, Gereja Bethel Indonesia Teluk Bintuni, di samping GOR Kampung Lama.
Diskusi ini diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panah Papua dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni, Richard Talakua, Anggota MRPB dari Pokja adat, Edward Orocomna, Kabit Perundangan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Edy Sukoso, Kepala Distrik Merdey, Yustina Ogoney, serta perwakilan dari LSM Poker Papua, Yayasan Ejeskona Tein Nom, Yayasan Perdu, dan Hipmos.
Direktur Panah Papua, Sulfianto Alias, S.Si., M.Sc., menjelaskan bahwa pembahasan ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang dihadapi oleh para petani asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Pembahasan Rancangan Peraturan Perlindungan Pangan Lokal ini didasarkan pada masalah yang muncul dari para petani asli Papua, sehingga kami ingin memberikan solusi dengan mengusulkan peraturan daerah,” ujarnya.
Sulfianto juga menambahkan bahwa jika raperda ini dapat diimplementasikan, maka akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan para petani asli Papua, khususnya dalam pengelolaan pangan.
Proses awal pembahasan raperda ini dimulai dari internal masyarakat itu sendiri, dengan melibatkan perwakilan DPRD dan dinas ketahanan pangan. Setelah rancangan terbentuk, akan dilakukan diskusi bersama Bapemperda DPRD selaku inisiator, dan selanjutnya akan dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah dengan harapan dapat diadopsi dan ditetapkan sebagai perda.
“Kami berharap rancangan perda ini bisa diakomodir dan ditetapkan oleh DPRD Teluk Bintuni, sehingga dapat diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani lokal dari masyarakat tujuh suku agar dapat berkembang dan sejahtera,” tambah Sulfianto.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni mengapresiasi inisiatif dari masyarakat sipil yang telah menyusun draf perlindungan pangan lokal.
“Hal ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat asli Papua, terutama dalam perlindungan dan pengembangan pangan lokal, mengingat potensi pangan lokal yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Ia juga berharap dengan adanya perlindungan dan pengembangan pangan lokal ini, masyarakat asli Papua, khususnya tujuh suku, dapat memperoleh manfaat ekonomis dan memaksimalkan potensi pangan lokal yang ada.
“Harapan kita ke depan, dengan pengembangan pangan lokal ini, masyarakat asli Papua, terutama masyarakat tujuh suku, dapat berkembang dari segi ekonominya,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi dan lembaga, termasuk:
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRK Teluk Bintuni, Sekretariat Dewan DPRK Teluk Bintuni, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni , Majelis Rakyat Papua Barat , Bapelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni, Bumkam Wapakaramui, Kampung Yakati, Perwakilan Kelompok Perempuan Adat Kampung Yakati, Himpunan Pemuda Moskona , Yayasan Ejeskona Tien Nom.
Kemudian turut hadir, Roy Masyewi S.Pd – Pemuda Adat Wamesa, Fasilitator Kabupaten, Foker LSM di Kabupaten Teluk Bintuni , Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Tata Ruang Teluk Bintuni, Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku, Kabupaten Teluk Bintuni dan acara ini juga dihadiri oleh perwakilan media/wartawan setempat. [HS]
