Home / BERITA

Senin, 27 Mei 2024 - 05:25 WIT

DPO Korupsi Gedung Kantor Ditangkap di Makassar: DAW Rugikan Negara Hampir 2 Miliar!

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar, berada di Bandara Rendani pada hari Senin, 27 Mei 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar, berada di Bandara Rendani pada hari Senin, 27 Mei 2024.

Manokwari, Mediaprorakyat.com – Pada Selasa, 21 Mei 2024, sekitar pukul 20.17 WITA, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil mengamankan tersangka DAW, yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan dilakukan di Jl. Talasalapang, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

DAW (inisial) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor: Print-04/R.2/Fd.1/05/2024 tanggal 22 Mei 2024. Ia terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Harli Siregar, menjelaskan kronologi kejadian. Pada tahun 2017, SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 4.326.977.000 untuk pembangunan gedung kantor tersebut.

Proses lelang dilakukan oleh Hendry W. Kolondam, S.H, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Martha Heipon, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka, bersama panitia lelang lainnya, telah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap.

Marinus Bonepai, Direktur CV. Maskam Jaya, juga terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Atas permintaan DAW dan BP (anak DAW yang juga masuk DPO), Marinus menggunakan PT. Trimese Perkasa milik Leo Primer Saragih (yang telah meninggal dunia) untuk mengikuti proses lelang. Meskipun memenangkan lelang dengan PT. Trimese Perkasa-CV. Maskam Jaya, pekerjaan pembangunan sebenarnya dilakukan oleh DAW dan BP.

Dalam kesepakatan yang dibuat di hadapan notaris, Marinus dan DAW sepakat membagi hasil proyek dengan persentase 30% untuk Marinus dan 70% untuk DAW dari nilai kontrak setelah dikurangi biaya dan pajak. Meskipun pekerjaan tidak diselesaikan 100%, Marinus tetap mengajukan pencairan dana dengan dokumen administrasi yang menyatakan pekerjaan telah selesai. Dana tersebut kemudian dicairkan 100% ke rekening PT. Trimese Perkasa, dan dibagi sesuai perjanjian.

Baca Juga  GPK dan AMK Papua Barat Menyokong Penuh Kegiatan Partai, Antusias dalam Rapimwil dan Training

Akibat perbuatan DAW, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.892.301.993,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat. Tindakan DAW melanggar beberapa ketentuan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden RI tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

DAW telah tiga kali dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat namun tidak pernah memenuhi panggilan, sehingga dimasukkan dalam DPO. Setelah dilakukan pelacakan, DAW berhasil diamankan di Makassar dan kini ditempatkan di Rutan Makassar. Ia akan dibawa ke Manokwari untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Harli Siregar, menegaskan, “Kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. ” tegasnya. [MS]

Share :

Baca Juga

Keterangan Gambar: Kejari Teluk Bintuni Eksekusi Uang Pengganti Korupsi, Tegaskan Komitmen Pulihkan Kerugian Negara. Tampak dalam gambar, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Teluk Bintuni, Alfisius Adrian Sombo, S.H. (kiri), dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Teluk Bintuni, Agung Satriadi Putra, S.H., M.H. (kanan), mengenakan seragam Adhyaksa. Senin, 7 Juli 2025.

BERITA

Kejari Bintuni Kembalikan Rp214 Juta ke Kas Negara dari Dua Perkara Korupsi

BERITA

Terbongkar! Dua Kasus Ganja di Fakfak, Barang Bukti Dibakar di Mapolres
Keterangan Gambar: Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Teluk Bintuni, Muhammad Saiful Adha, saat diwawancarai di sela kegiatan Musrenbang, Senin (7/7/2025) di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni. Ia menyampaikan kesiapan 30 ton beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025, serta menggandeng aparat hukum untuk mengawasi pendistribusiannya demi memastikan tepat sasaran.

BERITA

Teluk Bintuni Siapkan 30 Ton Beras CPP, Gandeng Aparat Hukum Awasi Distribusi
Keterangan foto: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana. (Foto: Dokumentasi pribadi/istimewa)

Provinsi Papua Barat

Ombudsman Soroti Polemik Honorer 1002 di Papua Barat, Minta Proses Rekrutmen Sesuai Aturan
Keterangan Gambar: Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Teluk Bintuni, Said Harisa Bauw, berpose bersama hasil panen jagung di lahannya, Senin (7/7/2025).

BERITA

Said Bauw Garap 3,4 Hektare Lahan! Kader PPP Teluk Bintuni Tunjukkan Aksi Nyata Dukung Ketahanan Pangan

BERITA

Bupati Teluk Bintuni Buka Musrenbang RKPD, Otsus, dan Forum Perangkat Daerah 2026

BERITA

139 Siswa SMAN 2 Bintuni Ikuti Tes Akademik SPMB di SD Inpres Tuasai

BERITA

Kasat Lantas Polres Teluk Bintuni Berganti, IPTU Yusuf Manilet Gantikan IPTU Jan Sudarto