Bintuni, Mediaprorakyat.com – Beberapa aset provinsi Papua Barat yang dibangun di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni menjadi sorotan masyarakat dan pejabat setempat. Bangunan-bangunan tersebut banyak yang terbengkalai dan tidak terawat, menimbulkan kritik tajam terhadap pemborosan anggaran dan kurangnya pengawasan.
Baca juga š
Puluhan Rumah Bantuan Provinsi Terlantar Tanpa Penghuni di Teluk Bintuni
Salah satu contohnya adalah puluhan rumah yang terletak di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, yang mengalami kerusakan berat karena tidak diurus dengan baik. Selain itu, terminal penumpang pelabuhan BintuniĀ juga dalam kondisi serupa. Tidak ketinggalan, Terminal Tipe B di Kampung Waraitama, SP 1 distrik Manimeri, yang sudah lama selesai dibangun namun belum difungsikan.
“Seperti terminal Tipe B ini, sudah lama selesai, kok belum difungsikan? Apa harus rusak lagi?” kata seorang warga yang menolak disebutkan identitasnya, Rabu (01/05/2024).
Baca Juga š
Dishub Pemprov Papua Barat Tinjau Kondisi Terminal Penumpang di Bintuni
Biaya pembangunan aset-aset tersebut menelan anggaran miliaran rupiah, namun banyak di antaranya yang tidak difungsikan. Hal ini memicu pertanyaan tentang pemborosan anggaran pemerintah.
MM, seorang warga setempat, menyayangkan bahwa banyak bangunan yang tidak bermanfaat dan rusak parah. Dia juga mengkritik proyek Air Baku yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai. “Ini kan proyek pusat, tapi tidak bermanfaat sama sekali, kok mereka hanya mengerjakan pipa saja, airnya mana?” tanyanya dengan nada kesal.
Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut proyek-proyek terbengkalai dan tidak bermanfaat tersebut. “Ini di depan mata, kok tidak dilihat? Anggaran besar habis percuma,” tegasnya.
Baca juga š
Proyek Air Baku BWS Papua Barat Gagal Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Bintuni
Sorotan terhadap aset-aset ini memicu perdebatan tentang pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah provinsi Papua Barat dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aset-aset yang terlantar dan mencegah terulangnya pemborosan di masa depan. [HS]
