Home / BERITA

Jumat, 8 Maret 2024 - 05:05 WIT

Aksi Unjuk Rasa HMI-MPO Mandailing Natal Desak Transparansi Penanganan Stunting

Aksi unjuk rasa HMI di Mandailing Natal, dilaksanakan untuk memperjuangkan keselamatan anak-anak bangsa terkait masalah stunting. Ketua koordinator Lapangan, Sarwan Hamid, menyatakan bahwa stunting menjadi isu yang tengah dibicarakan oleh masyarakat. Kamis (7/3)

Aksi unjuk rasa HMI di Mandailing Natal, dilaksanakan untuk memperjuangkan keselamatan anak-anak bangsa terkait masalah stunting. Ketua koordinator Lapangan, Sarwan Hamid, menyatakan bahwa stunting menjadi isu yang tengah dibicarakan oleh masyarakat. Kamis (7/3)

Mandailing Natal, Mediaprorakyat.com – Majelis Penyelamat Organisa (MPO) Himpunan mahasiswa Islam (HMI) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mandailing Natal,  demi memperjuangkan keselamatan anak anak bangsa , pasalnya pada saat ini banyak laporan dari kalangan masyarakat yang mengeluhkan tentang kesehatan anak balita (Stunting) ,pada pukul 08.39 Wib, Kamis, (07/03/2024).

Selaku ketua kordinator Lapangan Sarwan Hamid dalam berorasinya menyampaikan permasalahan Stunting merupakan isu yang lagi trend yang di perbincangkan oleh masyarakat.

“Banyaknya dugaan kurangnya ketidak transparan pemerintah yang dalam ini tim percepatan penurunan stanting ( TPPS) yang di ketuai oleh bapak bupati Mandailing Natal, ”  seruan aksinya

Lanjut sarwan, dalam berita terbaru peristiwa (1 Maret 2024) dengan istilah Mandailing Natal peringkat ketiga terkait stanting” dalam hal tersebut survei status gizi Indonesia SSGI) tahun 2022 prevalensi kondisi stanting dimadina sebesar 34,2% kemudian data yang kami dapatkan di lapangan ,dan data yang di keluarkan oleh dinas kesehatan pada tahun 2022 ada 391 anak kondisi sangat pendek dan 952 anak pendek di Mandailing Natal.

Pihaknya, mempertanyakan 4 poin meliputi:

1. Bagaimana nasiib anak stanting yang di keluarkan oleh kadis kesehatan pada tahun 2023 dan 2024

2.berapa dana yang di anggarkan pertahunya untuk penurunan angka stanting di Mandailing Natal

3.dimakah dana penanganan stanting untuk Tim percepatan penurunan angkatan stanting ( tpps) karena banyak dugaan bahwa selama penanganan stanting di Mandailing Natal ,hanya mengunakan dana desa yang di anggarkan di dalam desa

4.program apa saja yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam percepatan penurunan angka stanting mulai tahun 2022 sampai saat ini,

Dalam hal ini HMI- MPO Mandailing Natal kecam pemerintah dengan tuntutan:

Baca Juga  Kontraktor Tuntut Kepastian Pembayaran, Oknum Pejabat PUPR Papua Barat Dilaporkan ke Kejati

A. Menuntut pemerintah kabupaten Mandailing Natal ketua TPPS tentang anak stunting pada tahun 2023 -2024

B.menuntut pemerintah kabupaten Mandailing Natal ketua TPPS untuk transparan soal anggaran untuk penurunan dan pencegahan stanting di Mandailing Natal

C. Menuntut pemerintah kabupaten Mandailing Natal ketua TPPS untuk transparan tentang program apa saja yang sudah di kerjakan TPPS  sejak di keluarkan data stunting tahun 2022 hingga saat ini.

” Kami terus Kawal kasus ini, ” imbuhnya

Stunting menjadi isu krusial dan nasional hari ini HMI-MPO CABANG MADINA berharap Pemerintah Mandailing Natal terkhusus  TPPS  transparan dalam menangani stunting di Mandailing Natal.

“karena dalam data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal ada 391 anak sangat pendek dan 952 anak pendek di Mandailing Natal.

Anak-anak yang ada dalam data tersebut merupakan generasi penerus Mandailing Batal dan indonesia pada umumnya maka dari itu perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin gizi yang didapatkan sehingga terbebas dalam stunting, ” harapnya

HMI-MPO cabang persiapan Madina juga berharap pemerintah transparan dalam anggaran penanganan stunting karena banyak dugaan dilapangan bahwa dana yang digunakan untuk penurunan stunting hanya dari dana yang dianggarkan dalam dana desa Dan sampai saat ini giat program dari pemerintah dalam penurunan stunting ini sama sekali tidak kelihatan.

HMI-MPO cabang persiapan Madina berharap pemerintah daerah serius dalam menangani stunting di Madina.

” karena dugaan dilapangan bahwa penurunan stunting hanya melalui imunisasi rutin di desa dan sebatas pemberian susu,dan yang menjadi pertanyaan bagi kami dana pembelian susu Tersebut kepada anak-anak apakah itu dana Khusus dari OPD yang terkait dalam penurunan stunting atau kah ini dana desa yang bersumber dari APBN?

Baca Juga  Ribuan Warga Teluk Bintuni Sambut Bupati dan Wakil Bupati dengan Meriah

Jika hanya dana Desa yang dianggarkan untuk penurunan angka stunting di Mandailing Natal maka kami menduga ada oknum di pemerintah Mandailing Natal dalam hal ini tim percepatan penurunan stunting yang mencoba bermain dalam anggaran penurunan stunting, makanya Sampai hari ini transparansi penjelasan ini belum bisa kami dapatkan,dan apakah hanya dengan pemberian susu satu bungkus dalam per 3 bulan dilakukan bisa menurunkan angka stunting?

Kami pikir tidak masuk akal , yang paling lucunya dari amatan kami dalam beberapa bulan angka penurunan stunting bisa berubah ubah entah darimana pola dan upaya penurunannya hanya beberapa bulan,makanya dugaan kami seolah data stunting ini disesuaikan dengan permintaan pesanan oknum pemainnya.

“Kami Atas nama HMI – MPO Dan masyarakat Mandailing natal akan terus mengawal kasus ini dan insyaallah akan turun lg ke jalan untuk memperjelas atas dugaan ketidaktransparanan ini. ” pungkasnya.

Penulis : Magrifatulloh .

Share :

Baca Juga

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana

BERITA

RSUD Manokwari Tunggak Honor Nakes, Ombudsman: Hak Publik Jangan Diabaikan
Ketua Marga Ateta Tegas Tolak Aktivitas PT BSP di Tanah Adat: "Kami Tidak Pernah Melepaskan Wilayah Adat Kami"

BERITA

Ketua Marga Ateta Tolak Perkebunan Sawit PT. BSP di Tanah Adat Sumuri: “Kami Tidak Pernah Melepas Tanah Kami!
Danrem 182/JO Gelar Sidang Disiplin Militer, Tiga Prajurit Dijatuhi Hukuman

BERITA

Tegas! Danrem 182/JO Hukum 3 Prajurit, Ada yang Terlibat Judi dan Hidup Mewah
Keterangan Gambar: Kejari Teluk Bintuni Eksekusi Uang Pengganti Korupsi, Tegaskan Komitmen Pulihkan Kerugian Negara. Tampak dalam gambar, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Teluk Bintuni, Alfisius Adrian Sombo, S.H. (kiri), dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Teluk Bintuni, Agung Satriadi Putra, S.H., M.H. (kanan), mengenakan seragam Adhyaksa. Senin, 7 Juli 2025.

BERITA

Kejari Bintuni Kembalikan Rp214 Juta ke Kas Negara dari Dua Perkara Korupsi

BERITA

Terbongkar! Dua Kasus Ganja di Fakfak, Barang Bukti Dibakar di Mapolres
Keterangan Gambar: Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Teluk Bintuni, Muhammad Saiful Adha, saat diwawancarai di sela kegiatan Musrenbang, Senin (7/7/2025) di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni. Ia menyampaikan kesiapan 30 ton beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025, serta menggandeng aparat hukum untuk mengawasi pendistribusiannya demi memastikan tepat sasaran.

BERITA

Teluk Bintuni Siapkan 30 Ton Beras CPP, Gandeng Aparat Hukum Awasi Distribusi
Keterangan foto: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana. (Foto: Dokumentasi pribadi/istimewa)

Provinsi Papua Barat

Ombudsman Soroti Polemik Honorer 1002 di Papua Barat, Minta Proses Rekrutmen Sesuai Aturan
Keterangan Gambar: Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Teluk Bintuni, Said Harisa Bauw, berpose bersama hasil panen jagung di lahannya, Senin (7/7/2025).

BERITA

Said Bauw Garap 3,4 Hektare Lahan! Kader PPP Teluk Bintuni Tunjukkan Aksi Nyata Dukung Ketahanan Pangan