Home / BERITA

Selasa, 12 September 2023 - 06:43 WIT

Pemprov Papua Barat Salurkan Bantuan Pangan Ke Seluruh Kabupaten Untuk Menekan Angka Inflasi Daerah

Ka. Perum Bulog Manokwari, Stefanus saat menemani  Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat meninjau kesiapan Stok Beras Bantuan Pangan yang akan disalurkan, Selasa(12/9/23)

Ka. Perum Bulog Manokwari, Stefanus saat menemani Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat meninjau kesiapan Stok Beras Bantuan Pangan yang akan disalurkan, Selasa(12/9/23)

Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol(purn). Paulus Waterpauw.
Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol(purn). Paulus Waterpauw.

Manokwari, Mediaprorakyat.com – Bertempat di pelataran Gudang PT.Perum BULOG Manokwari, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kembali menyalurkan cadangan beras untuk bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 kepada 32.919 penerima yang diserahkan secara simbolis, Selasa (12/9/2023).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Lazarus Ullo, SP. M.Si pada sambutan nya menyampaikan laporan , bahwa penyaluran ini diberikan untuk 7 Kabupaten se- Papua Barat.

Dirinya menyampaikan untuk penyaluran tahap I yang dilakukan bulan Mei dengan jumlah penerima bantuan sebayak 329.190 penerima, dan di tahap kedua sebanyak 32.919 penerima

“Untuk tahap kedua ada sebanyak 32.919 yang akan diperoleh untuk jenis beras 10 kg per kepala keluarga yang disalurkan selama 3 bulan dari September hingga November”, ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan bahwa hal ini merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan bantuan cadangan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.

“Kami berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Province Papua Barat, yang terus memberikan layanan maksimal, dimana akan di salurkan bantuan pangan untuk mengurangi beban rumah tangga juga dalam upaya pengendalian inflasi”, tuturnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa inflasi juga dapat terjadi akibat ketersediaan beras dan ikan yang terbatas juga dominan dari transportasi udara yang masih terbatas.

Selain itu pada kata sambutan nya, Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol. Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan akibat gejolak ketahanan pangan, yang dilaksanakan dalam antisipasi, mitigasi dan bantuan ketahanan pangan.

Bantuan pangan ini diberikan sejak April lalu, selama 3 bulan untuk tahap pertama dan di tahap kedua ini diberikan kepada penerima bantuan sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga.

Baca Juga  Pembukaan Turnamen Volly Ball DANDIM CUP I dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun TNI Ke-78 di Teluk Bintuni

“Setiap kepala keluarga menerima bantuan beras sebanyak 10Kg, untuk mengurangi beban rumah tangga. Bantuan ini merupakan bantuan pangan yang dilakukan sejak April dan kini berlanjut melalui perum Bulog”, ujarnya.
Dirinya juga mengatakan masyarakat tidak hanya berharap pada bantuan yang diberikan pemerintah tetapi juga harus dengan usaha sendiri.

“Penerimaan bantuan dapat memanfaatkan dengan baik jangan dijual, tapi di gunakan untuk kebutuhan dirumah tangga atau dibagi kepada yang membutuhkan”, tandasnya. [ars]

Share :

Baca Juga

Keterangan gambar: Asisten PLN Manokwari, Jumadi Hutapea. Foto: JS/MPR.

BERITA

PLN Manokwari Tanam 1.000 Mangrove di Saubeba

BERITA

HMKJ Kota Studi Wamena Gelar Pembubaran Panitia MUA ke-3 dan Apresiasi Kepengurusan Baru
Kajati Papua Barat: Kasus Proyek Jalan di Pegaf Lebih Parah dari Mogoy–Merdey, Rp9,4 Miliar Hanya Hasilkan 74 Meter Jalan

BERITA

Kajati Papua Barat Murka: Proyek Jalan 800 Meter Jadi 74 Meter, Duit Rakyat Diduga Dijarah

BERITA

Dua Titik Jalan Rusak di Merdey, Sopir Hilux: “Sudah Turun Mesin, Rugi Rp20 Juta”
Teluk Bintuni Bangkitkan Harapan Baru Lewat Pendidikan: SMP Advent Siap Cetak Generasi SERASI

BERITA

Letakkan Batu Pertama SMP Advent Teluk Bintuni, Ini Pesan Bupati Yohanis Manibuy soal Pendidikan

BERITA

Warga Kwowok, Sorong Selatan, Tolak Kontraktor Lokal dan Desak Pelibatan Perusahaan Resmi

BERITA

Skandal Lama Dermaga Marampa: Dugaan Korupsi Rp17 Miliar Kembali Diselidiki Kejati Papua Barat

BERITA

Uang Negara Diduga Menguap, Kejati Papua Barat Usut Korupsi Proyek SMK Kehutanan Senilai Rp67,9 Miliar