BINTUNI, Mediaprorakyat.com – Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun anggaran 2023 di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati , Kampung Bumi Saniari (SP 3) , Distrik Manimeri. Jumat (03/03/2023)
Penyerahan DPA-OPD disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Matret Kokop, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Pongtuluran bahkan turut menyerahkan. Kegiatan juga dihadiri oleh Asisten III Setda Teluk Bintuni Izaak Laukon .
Pada kesempatan itu Bupati Teluk Bintuni, menyampaikan penyerahan Dokumen DPA-OPD Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Sejalan dengan fungsi APBD yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, funsgi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, maka DPA sebagai salah satu instrument APBD semestinya dikelola dengan baik. Bupati menegaskan ,” penyerahan DPA di saat ini tidak dimaknai sebagai penyerahan simbolis dan seremonial semata,” ujarnya.
Lanjut , Kata Bupati ,DPA hendaknya dipandang sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran serta sebagai pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2023 untuk mewujudkan visi pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
” Untuk itu saya mendorong percepatan pendayagunaan DPA sebagai salah satu alat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan OPD Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, ” harap Bupati.
Bupati mengingatkan pimpinan OPD, pertama ; agar selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan, proporsional, optimal, efektif dan efisien.
Kedua ; semua program dan kegiatan yang dilakukan harus transparan, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi azas keadilan, kepatuhan serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan azas manfaat ,berorientasi kesejahteraan masyarakat dan mampu menjawab persoalan di masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing.
Ketiga ; hendaknya DPA sebagai instrument APBD harus dilaksanakan dengan disiplin baik dalam perencanaan dan diikuti dengan disipin dalam penatausahaannya agar semua kegiatan dapat diatur dengan baik sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Ke empat ; sebagai bentuk disiplin terhadap pertanggung jawaban anggaran, saya ingin menegaskan bahwa Uang Persediaan (UP) tidak akan diberikan kepada OPD yang belum menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2022 secara lengkap kepada BPKAD.
” Bagi OPD yang belum menyerahkan LPJ agar segera diselesaikan sehingga UP dapat segera diproses,” Kata Bupati.
Pelaksanaan Anggaran ini adalah sesuatu hal yang penting dan sensitif sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak semua komponen pemerintah daerah yang hadir di saat ini, baik TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD maupun seluruh masyarakat mari kita bersinergi dalam memantau, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023 ini.
Saya percaya,” dengan sinergitas yang optimal di antara seluruh komponen pemerintah daerah, maka kita mampu menyatukan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan daerah yang mampu dipertanggung jawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran dan tanpa ekses demi mewujudkan pembangunan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.” tutup Bupati. (hs)
