Bintuni, Mediaprorakyat.com — Keberhasilan pembangunan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat di sejumlah kabupaten, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, memang patut diapresiasi.
Namun, di balik pencapaian tersebut, masih tersimpan persoalan serius yang belum terselesaikan khususnya menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak jelas arah pemanfaatannya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Salah satu contoh mencolok adalah deretan rumah di Kampung Korano Jaya (SP 2) yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
Puluhan unit rumah tersebut kini rusak, ditumbuhi semak belukar, dan hingga kini belum difungsikan, meski proyek telah berjalan sejak tahun 2018.
Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang, sementara dugaan kuat menyebutkan proyek ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Bintuni. Terminal penumpang yang sebelumnya sempat diperbaiki kini kembali rusak dan tidak terawat.
Nasib bangunan ini menggantung, tanpa kejelasan apakah akan difungsikan atau sekadar menjadi bangunan kosong.
Terminal Perhubungan Kelas IIB di Kampung Waraitama pun turut menjadi sorotan. Meski bangunannya terlihat megah, fasilitas ini belum pernah dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kejelasan fungsi dan minim pemeliharaan, terminal tersebut justru menjadi simbol pembangunan yang belum menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Tak kalah membingungkan adalah proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) yang telah berlangsung sejak era kepemimpinan Bupati Alfons Manibuy hingga Petrus Kasihiw. Proyek air bersih senilai puluhan miliar rupiah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, namun hingga kini manfaatnya belum dirasakan.
Lemahnya perencanaan dan pengawasan disebut sebagai penyebab utama terhambatnya proyek tersebut.
Persoalan serupa juga terlihat dalam proyek irigasi yang hingga kini belum tuntas akibat tarik-menarik kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan semakin menjauhkan masyarakat dari manfaat pembangunan yang dijanjikan.
Berbagai proyek yang dibiayai oleh anggaran pusat dan provinsi ini telah menuai sorotan tajam dari masyarakat, LSM, serta Ombudsman Provinsi Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Papua Barat dari Komisi IV, H. Asri, S.T., menyatakan bahwa berbagai persoalan tersebut telah dilaporkan ke instansi terkait.
“Beberapa hal di atas sudah kami sampaikan ke instansi terkait. Untuk proyek BWS, kami akan membahasnya lebih lanjut dalam hearing minggu ini,” ujar H. Asri, yang sebelumnya juga menyoroti persoalan banjir di Tembuni dan Tuhiba.
Pada Jumat, 14 Maret 2025, Gabungan Komisi I, II, dan IV DPR Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Teluk Bintuni guna mengawasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2024.
Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan meninjau sejumlah proyek yang telah rampung, seperti Asrama Petrotekno yang dijadwalkan segera diresmikan, serta Terminal Perhubungan Kelas IIB Bintuni di SP 1 yang direncanakan akan segera difungsikan.
Tim DPR juga menyambangi pasar terbengkalai serta proyek peningkatan jalan di wilayah Teluk Bintuni. Kunjungan ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah tersebut.
Masyarakat Teluk Bintuni berharap kehadiran para pemimpin tidak hanya sebatas tampil di media, tetapi benar-benar hadir dengan solusi konkret dan kerja nyata di lapangan. Mereka mendambakan pembangunan yang tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan hidup sehari-hari.
[HS]
Ombudsman Papua Barat Minta Klarifikasi dari BWS Terkait Proyek Pipa Air di Bintuni
