” Legislator Papua Barat H. Asri Usulkan Pembentukan Pansus Infrastruktur, Soroti Banjir, Air Bersih, dan Peran BWS, ”
Manokwari, Mediaprorakyat.com – Persoalan yang tengah dihadapi Pemerintah Daerah Papua Barat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) Papua Barat untuk segera melakukan pengawasan khusus. Langkah ini diambil menyikapi dua isu krusial dalam tubuh eksekutif yang kini menjadi sorotan, menyusul kinerja mitra kerja yang dinilai belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Papua Barat, H. Asri, S.T., mendorong pimpinan DPR untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Infrastruktur.
Pansus ini, menurut Asri, bertujuan untuk menginventarisasi seluruh aset milik provinsi yang telah dibangun di tujuh kabupaten, namun belum difungsikan secara optimal dan bahkan terkesan sebagai bangunan mangkrak, padahal pembangunannya telah rampung sejak beberapa tahun lalu.
Selain itu, pansus juga akan mencatat aset daerah yang berada di wilayah pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
“Kalau memang aset tersebut membebani keuangan Provinsi Papua Barat, lebih baik kita hibahkan saja ke Papua Barat Daya,” ujar politikus PPP ini.
Legislator Papua Barat ini juga mengusulkan agar DPR Papua Barat menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
“Kami mengusulkan kepada pimpinan dewan agar segera membentuk Pansus Infrastruktur dan Pemeriksaan LHP untuk menelusuri akar permasalahan dari berbagai temuan tersebut,” kata H. Asri kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (13/4/2025).
Sebagai anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Asri menegaskan bahwa pembentukan pansus sangat penting guna memastikan kedua isu tersebut dapat segera dituntaskan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh dipandang negatif oleh pihak eksekutif, karena merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pembangunan di Papua Barat.
“Perlu diingat bahwa regulasi mengatur legislatif dan eksekutif dalam hal ini gubernur adalah mitra sejajar yang sama-sama dipilih rakyat. Keduanya bertanggung jawab menjaga kelangsungan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Asri berharap pimpinan DPR Papua Barat segera mengambil langkah konkret dengan membentuk pansus, agar tim dapat turun langsung ke lapangan. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyerahkan data infrastruktur secara lengkap sebagai acuan kerja pansus nantinya.
Pada kesempatan itu, dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV, Asri turut menyoroti penanganan pasca banjir di Setengkol 1, Distrik Tembuni, Kabupaten Teluk Bintuni, yang terjadi pada bulan April ini.
Ia menegaskan bahwa DPR Papua Barat akan memanggil Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat untuk membahas langkah jangka panjang dalam menangani persoalan banjir tersebut.
“Ini bukan banjir yang pertama. Kita perlu mendengar langsung rencana konkret BWS untuk mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan,” ujarnya.
Komisi IV juga memberi perhatian terhadap proyek penyediaan air bersih di wilayah Bintuni dan Kampung RKI, Distrik Aroba. Asri menekankan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara merata dan berkesinambungan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Harus ada sinergi antar lembaga agar pelayanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
[HS]
