Firman Mando : Pemda Teluk Bintuni Tidak Terlibat Dalam Penyaluran Bansos Kemensos RI
Keterangan Gambar : Awak media melakukan konfirmasi lewat telepon kepada Kepala Cabang Bulog Manokwari, Kamis (9/9)
BINTUNI, Mediaprorakyat.com – Penyaluran beras bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, tidak melibatkan Pemerintah daerah Teluk Bintuni dalam hal ini Dinas Sosial. Sebagai pihak ketiga pendistribusian beras ini ditangani langsung oleh PT Dos Ni Roha (DNR), perusahaan distribusi yang sudah terikat kontrak secara nasional dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia .
Ketika di konfirmasi oleh awak media melalui telepon , Kepala Cabang Bulog Manokwari Firman Mando terkait pendistribusian beras Bansos Kemensos RI Firman Mando sebagai Kepala Cabang Bulog Manokwari menjelaskan.
“Dari program ini, Bulog yang ditunjuk menyiapkan berasnya. Sedangkan distribusinya oleh PT DNR langsung. Jadi memang tidak melibatkan Dinas Sosial di daerah. Kami sifatnya koordinasi saja melalui lisan, karena barang ini sebenarnya tidak ada juknisnya,” jelas Firman, Kamis (09/09/2021)
DNR Distribution adalah perusahaan distributor yang pada awalnya bernama Firma Dos Ni Roha, yang didirikan di Jakarta pada 16 September 1963. Firma Dos Ni Roha kemudian berubah menjadi PT Dos Ni Roha, dan kini lebih dikenal dengan sebutan DNR Distribution
DNR Corporation dan Bulog saat ini mendapat kepercayaan menyalurkan beras 200.000 ton untuk tambahan bantuan sejalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 15 provinsi, meliputi Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tengara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan juga Papua Barat.
Dijelaskan Firman, dalam program penyaluran beras bansos itu di Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah beras untuk KPM PKH sebanyak 23.740 kilogram, KPM BST 16.520 kilogram dan KPM non PKH sebanyak 18.910 kilogram.
“Jadi totalnya untuk Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 59.170 kilogram atau 59,1 ton. Kami di bulog tugasnya menyiapkan beras di gudang, dan untuk pendistribusian dari gudang sampai ke KPM, itu tugasnya transporter, yaitu PT DNR,” jelasnya.
Sebagai penyedia beras untuk masyarakat kurang mampu, Firman menyayangkan dugaan penyalahgunaan oleh oknum-oknum distributor dengan menjual beras tersebut kios.
“Kami mendukung apa yang dilakukan pihak berwajib untuk mengusut penyimpangan ini. Kami mendukung dan kami bersedia jika dimintai keterangan oleh polisi,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Teluk Bintuni drg.Ferdinand Mangalik memberikan penjelasan kepada awak media , bahwa dinas sosial dalam hal pendistribusian beras bansos Kemensos RI sifatnya hanya membantu Pemerintah.
” Secara juknis kami tidak mendapatkan petunjuk dari siapapun, jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengawasan penyaluran beras Bansos dari Kemensos tersebut, ” jelas Ferdinand.
Hingga berita diturunkan pihak PT DNR belum dapat dihubungi.
(Haiser Situmorang)
