Home / Berita

Senin, 29 April 2019 - 23:47 WIT

GSBI Motori Peringatan Hari Buruh Internasional di Bintuni

GSBI Motori Peringatan Hari Buruh Internasional di Bintuni

BINTUNI | mediaprorakyat.com – Dalam rangka memperingati hari Buruh Internasional (Mayday) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan saat berada di Bintuni, mengingatkan pimpinan perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat agar meliburkan karyawannya.

“Peringatan hari buruh internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei wajib diperingati, untuk itu saya menghimbau kepada bos pemilik perusahaan atau pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut agar meliburkan karyawannya”tegas Bung Anes panggilan akrabnya di Sekretariat sementara GSBI ,lapangan Tahiti Bintuni, Senin malam (29/4/2019)

Dia juga menegaskan apabila ajakan atau peringatan yang telah sampaikan tidak diindahkan maka kami Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) akan menuntut perusahaan tersebut secara hukum.

“kami akan mengambil langkah-langkah hukum lain sesuai dengan peraturan yang ada”tutur Anes.

Dalam pelakasanaan peringatan May Day , GSBI akan menyampaikan 12 point yang di tujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat.

Isi tuntutan GSBI :

1. Menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi buruh sawit dengan membuat sebuah aturan khusus yang mengatur hak-hak pekerja sawit secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan, bukan pada upah minimum semata.

2. Menyerukan agar pemerintah mengawasi regulasi perburuhan di perkebunan sawit, dan perusahan lainnya serta secara tegas menindak perusahaan yang terbukti merampas hak-hak buruh sawit, perusahan lainnya dan terbukti tidak menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara serikat pekerja dan perusahaan.

3. Mendesak pemerintah merevisi mekanisme pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan pada perkebunan sawit yang memiliki kriteria unik, dan jangkauan yang luas.

4. Mendorong pemerintah Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di Perkebunan.

Baca Juga  Hendak Memancing Seorang Warga Hilang Terseret Arus Sungai Muturi

5. Menyerukan kepada institusi finansial agar mengadopsi dan mengimplementasi prinsip-prinsip Good Governance & social responsibility dengan tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit yang terbukti tidak memenuhi hak-hak buruhnya, dan lebih jauh lagi, menyerukan institusi finansial agar mendorong debitur sawit untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat untuk bermitra.

6. Mendesak perusahaan-perusahaan sawit dan di Indonesia untuk mematuhi peraturan
ketenagakerjaan RI, maupun aturan-aturan dari otoritas eksternal seperti RSPO, ISPO, FPIC, dan lain- lain.

7. Mendesak Perusahaan untuk selalu mengikutsertakan serikat pekerja dalam
perundingan pembuatan aturan-aturan ketenagakerjaan perusahaan melalui forum- forum resmi seperti bipartit atau tripartit. Mengecam semua tindakan ‘pemberangusan serikat’ dengan segala modus operandinya.

8. Meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak merevisi PP no.78 tahun 2015 tentang pengupahan. Tidak merevisi tetapi mencabut karena bertentangan dengan undang-undang no.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang no.21 tahun 2000 tentang organisasi serikat buruh.

9. Meminta kepada pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur , Walikota dan Bupati segera membuat peraturan daerah mengatur tentang dewan pengupahan terkait dengan kerja.

10.Meminta kepada Pemerintah dan DPR di Kabupaten/Kota ,Provinsi Papua Barat membuat peraturan daerah untuk rekrutmen tenaga kerja satu pintu yang di titik beratkan pada pemberdayaan dan keberpihakan bagi pencari kerja di Papua Barat.

11. Direkomendasikan secara khusus kepada pemerintah Teluk Bintuni untuk mendorong peraturan daerah terkait pendirian kantor-kantor perusahaan di kabupaten teluk bintuni.

12. Meminta kepada setiap perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat di sekitar wilayah operasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan.

Ketua DPD GSBI Provinsi Papua Barat mengajak para buruh, pencaker dan masyarakat turut mendukung kegiatan, tutupnya. (HS)

Baca Juga  Sukacita, Kehadiran Pdt Benhur Manianwasi Disambut Meriah Jemaat Barendz Inoduas

Share :

Baca Juga

Keterangan Gambar: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni, Dr. Henry Donald Kapuangan, S.Pd., M.M., membuka Pelatihan Pembelajaran Mendalam dan KKA bagi guru, Kamis (18/9/2025).

Berita

BGTK Gelar Pelatihan PM dan KKA di Teluk Bintuni, Fokus Siapkan Guru Hadapi Tantangan Zaman
Keterangan gambar: Juru Bicara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA), Theofilus Richard Yogi, bersama Ketua BEM UNIPA, Yonison Rumaikewo.

Berita

BEM UNIPA Desak Penegakan Hukum Kasus Rasisme dan Penembakan di Yalimo
Keterangan gambar: Ikatan Mahasiswa Kabupaten Yalimo saat menggelar konferensi pers di Aula Asrama Mahasiswa Yalimo.

Berita

IMYAL Desak Penegakan Hukum atas Kasus Rasisme dan Penembakan di Yalimo
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, Henry D. Kapuangan

Berita

Menanggapi DPRK, Kadis Pendidikan Akan Minta Arahan Bupati Teluk Bintuni

Berita

PKKMB UNIMUTU 2025: Bupati Yohanis Manibuy Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Unggul Teluk Bintuni

Berita

Kejari Manokwari Perluas Penyelidikan Kasus Korupsi OPD Papua Barat
Kasat Reskrim AKP Boby Rahman

Berita

Kasus Penganiayaan di Bintuni Berlanjut, Polisi Pastikan Tak Mandek
Plt. Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H

Berita

Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di PUPR Papua Barat Masuk Meja Kejati, Dua OPD Lain Ditangani Kejari