JAKARTA, Mediaprorakyat.com – Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT didampingi Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP)Teluk Bintuni, Derek Asmuruf , bersama Bupati , Walikota dan Kepala BKPP di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023. yang di buka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jln. Jendral Sudirman no. 86 Jakarta Kamis, 3 Agustus 2023.
Terpisah saat diwawancarai awak media, Bupati Teluk Bintuni menjelaskan tentang mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah berjalan.
Kata Bupati, di situ ada ketegasan dan ketentuan dari Mempan-RB , yang pertama kita melihat proporsi sesuai dengan kebutuhan daerah, baik itu formasi untuk kebutuhan guru dan nakes (tenaga kesehatan_red), itu yang di utamakan.
Lanjut Bupati, yang berikut penerimaan umum baik itu formasi 2021 yang sudah ada di Bintuni sebanyak 302 dan 546, sebutnya. Itu bisa diselesaikan dalam tahun ini , sambungnya, karena itu berkaitan dengan anggaran maka kita berupaya, ” mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan, ” kata Petrus Kasihiw.
Menurut Bupati Teluk Bintuni dua periode itu, bahwa Rakor yang di hadirnya sangatlah penting, ” Pertemuan ini penting karena sinkronisasi anggaran dengan rekrutmen pegawai, yang berikut itu ada revisi terhadap undang – undang (UU) ASN dimana kita para kepala daerah maupun peserta dari badan kepegawaian diseluruh Indonesia memberikan masukan terhadap revisi undang-undang ASN, ” jelasnya.
Bupati berharap dengan adanya revisi UU ASN tersebut maka undang-undang itu memiliki gigi, tidak bisa di intervensi oleh undang-undang lain, ” Jangan ada lagi undang-undang yang saling tumpang tindih tentang ASN dan khusus untuk kita Papua, ” Sebut Bupati Teluk Bintuni.
Petrus Kasihiw juga berharap berikutnya ada
pertemuan khusus dengan Mempan-RB,
Karena menurut Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) itu kebutuhan ASN di tanah Papua bagi 6 pemerintahan provinsi, bahkan pemerintahan Kabupaten dan kota perlu dibahas khusus.
” Di tanah Papua itu ada pemekaran provinsi , ada enam, ini akan berimplikasi kepada rekruitmen pegawai. Kalau kita tidak lakukan itu maka akan terjadi migrasi pegawai dari Kabupaten ke Provinsi, ini akan membuat kita repot, jadi perlu ada pertemuan khusus dengan Mempan-RB. ” Pungkasnya. [hs]
