Manokwari | Mediaprorakyat.com — Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H. akhirnya akan dilantik secara resmi sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur Provinsi Papua Barat) pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Berdasarkan informasi yang diterima Mediaprorakyat.com, pelantikan akan berlangsung di Ruang Multimedia Lantai 3, Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai – Manokwari, mulai pukul 10.30 WIT hingga selesai.
Prosesi pelantikan dijadwalkan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, serta dihadiri oleh pejabat tinggi Pemprov Papua Barat, unsur Forkopimda, dan perwakilan instansi vertikal di daerah.
Dalam undangan resmi yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, rangkaian kegiatan pelantikan akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara, serta sambutan Gubernur Papua Barat.
Dr. Erwin P.H. Saragih, pejabat berdarah Batak yang lahir dan besar di Manokwari, dikenal sebagai sosok tegas, berintegritas, dan berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai seorang Insan Adhyaksa (Jaksa), Erwin memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum dan pengawasan.
Selama menjabat sebagai Plt. Inspektur, ia menitikberatkan kebijakan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Menanggapi pelantikan tersebut, Pimpinan Mediaprorakyat.com, Haiser Situmorang, menyampaikan apresiasi dan harapan agar Erwin Saragih dapat melaksanakan amanah barunya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
“Semoga beliau terus membawa semangat baru dalam memperkuat pengawasan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat berjalan efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Haiser Situmorang, Jumat (17/10).
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkokoh peran Inspektorat sebagai lembaga strategis pengawasan, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat.
[red/mpr/hs]
