Home / Berita / Papua Barat / Sosial Budaya

Minggu, 2 November 2025 - 16:25 WIT

Gubernur Dominggus Mandacan Turun Tangan! Aspirasi Masyarakat Adat Sebyar Siap Ditindaklanjuti

Keterangan Gambar:
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (tengah), berpose bersama jajaran pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar usai pertemuan di Masinam Beach, Manokwari, Minggu (2/11/2025). Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat adat terkait pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH) serta pengelolaan sumber daya migas di wilayah adat Sebyar.
(Sumber foto: Narasumber)

Keterangan Gambar: Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (tengah), berpose bersama jajaran pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar usai pertemuan di Masinam Beach, Manokwari, Minggu (2/11/2025). Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat adat terkait pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH) serta pengelolaan sumber daya migas di wilayah adat Sebyar. (Sumber foto: Narasumber)

Manokwari | Mediaprorakyat.com — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Suku Besar Sebyar. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Besar Sebyar dan Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar, yang digelar di Masinam Beach, Manokwari, Minggu (2/11/2025).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat adat Sebyar untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi. Hingga kini, masyarakat adat Sebyar mengaku belum merasakan manfaat optimal dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah adat mereka.

Ketua Forum, Hendrikus Sorowat, menyampaikan harapan besar kepada Gubernur agar memperhatikan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menegaskan, sebagai daerah penghasil migas, Teluk Bintuni seharusnya mendapat porsi lebih besar, termasuk alokasi 10 persen DBH untuk masyarakat adat Sebyar.

“Sudah 15 tahun kami menjadi daerah penghasil migas, namun masyarakat adat kami masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kami butuh air bersih, rumah layak huni, listrik 24 jam, fasilitas kesehatan, pelabuhan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya,” ujar Hendrikus.

Sementara itu, Yunus Efun, Koordinator Hukum dan Advokasi Forum, menambahkan bahwa masyarakat adat meminta revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 serta peninjauan kembali alokasi ±20 MMSCFD gas alam (setara dua kargo per tahun) dari Kilang BP Tangguh Papua Barat, agar diberikan kuota khusus bagi masyarakat adat Suku Besar Sebyar.

Ia juga menekankan agar Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh tambahan kuota gas sebesar 20 MMSCFD untuk dikelola demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat statusnya sebagai daerah penghasil migas.

Senada dengan itu, Sekretaris LMA Suku Besar Sebyar, Nuh Inai, berharap perhatian khusus dari Gubernur sebagai “orang tua” bagi masyarakat adat Sebyar.

Baca Juga  Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024

“Kami memohon agar Bapak Gubernur dapat membantu kami merealisasikan harapan yang sudah lama kami tunggu,” ucap Nuh Inai.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Sammi Saiba, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Sebyar tersebut.

[red/mpr/hs/tim]

Share :

Baca Juga

Berita

Dua Putra Papua Dipercaya Pimpin Jabatan Strategis Polri Awal 2026

Berita

Pemanfaatan Lahan Asrama, Kodim 1806/TB Panen Semangka

Berita

Dandim 1806/TB Sambangi Koramil Meyado, Serap Aspirasi Warga

Berita

BAZNAS Teluk Bintuni Buka Rekrutmen Pimpinan Baru Tahun 2026

Berita

Genting Oil Gelar Tes Rekrutmen Apprentice Program 2026, 39 Putra-Putri OAP Ikuti Seleksi
Keterangan Gambar: Penelaah Teknis Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni, Dwi Nurhayati, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026), menyampaikan data jumlah calon jamaah haji (CJH) asal Teluk Bintuni tahun 2026 sebanyak 26 orang, sekaligus menjelaskan kebijakan pelunasan biaya haji dan kewajiban Medical Check Up (MCU).

Berita

Biaya Haji Lunas, 26 CJH Teluk Bintuni Jalani Persiapan Haji 2026

Berita

Akses Jalan ke Puskesmas Cot Seumereung Didambakan Pengaspalan
Keterangan Gambar : Kepala Disdikbudpora Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Henry D. Kapuangan, S.Pd., S.IP., MM, menyampaikan arahan pada kegiatan ibadah bersama dan lepas sambut Tahun 2025–2026 di Aula Disdikbudpora Teluk Bintuni, Senin (19/01/2026).

Berita

Ibadah Lepas Sambut Tahun Baru, Disdikbudpora Teluk Bintuni Tegaskan Disiplin ASN