Warga Mengadu, Ombudsman Dorong Perbaikan Jalan dan Jembatan di Moskona Barat

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana (foto : istimewa)

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana (foto : istimewa)

Manokwari | Mediaprorakyat.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk segera memperhatikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Moskona Barat.

Desakan ini disampaikan setelah Ombudsman menerima sejumlah aduan masyarakat terkait buruknya akses transportasi darat yang menjadi penghubung utama antarwilayah di daerah tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, kepada Mediaprorakyat.com menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dalam menyediakan layanan dasar yang layak bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 22.

Amus menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut ditegaskan, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi.

“Atas dasar itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk segera mengambil langkah nyata dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat Moskona Barat dengan membangun serta memperbaiki akses jalan dan jembatan,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terlebih, Papua memiliki status Otonomi Khusus (Otsus), dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya gas alam dari proyek LNG Tangguh.

Lebih lanjut, Amus menyampaikan bahwa selain menerima Dana Otsus, daerah ini juga mendapatkan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH-Migas) dalam jumlah yang signifikan.

“Dengan dukungan anggaran yang memadai dari Otsus dan DBH Migas, sudah sepatutnya pemerintah daerah mengelola dana tersebut secara efektif dan berpihak pada kebutuhan publik. Masyarakat adalah tuan dan puan yang harus dilayani dengan baik,” tegasnya.

Ombudsman berharap agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi program tahunan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi prioritas nyata yang menyentuh kebutuhan mendasar warga, khususnya di wilayah terluar dan sulit dijangkau seperti Moskona Barat.

Baca Juga  Pelatihan Membatik TP PKK Kabupaten Teluk Bintuni untuk Tingkatkan Keterampilan dan Ekonomi Lokal

“Karena ada rakyat, maka ada pemerintah dan negara. Kedaulatan itu milik rakyat. Sudah semestinya pelayanan publik menjadi panggilan kemanusiaan dan tanggung jawab moral pemerintah,” pungkas Amus Atkana.

 

[red/MPR/hs]

Share :

Baca Juga

Keterangan Gambar: Wakil Ketua II DPRK Teluk Bintuni, H. Yasman Yasir, S.E., menyerahkan bantuan bahan makanan (bama) kepada Ketua Ikatan Mahasiswa, Yeremias Orocomna, S.Kom. Bantuan juga disertai dengan sumbangan dana untuk kebutuhan pulsa listrik dan pembayaran WiFi. (Foto: Istimewa)

BERITA

DPRK Teluk Bintuni Kunjungi Mahasiswa di Yogyakarta, Tanggapi Langsung Keluhan Soal Asrama
Keterangan gambar: Terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (wajah ditutupi) tampak setelah diamankan oleh Tim Macan Gunung di Mapolres Teluk Bintuni, Rabu (9/7). Foto: Istimewa

BERITA

Polres Teluk Bintuni Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak, Satu Buron Masih Dikejar

BERITA

Koruptor Masuk Bui, Kejaksaan Teluk Bintuni Kirim Dua Terpidana ke Rutan

BERITA

Pelepasan Tanah Sepihak? DLHP Tunda AMDAL PT BSP, KontraS Turun Tangan

BERITA

Gudang Senpi Ilegal di Papua Barat Terbongkar! Polda Serahkan Dua Tersangka ke Jaksa

BERITA

Audit BPK Dimulai, 18 Kendaraan Dinas Teluk Bintuni Diperiksa: Ada yang Akan Dihibahkan?

BERITA

Tuntut Keadilan Tobias Silak: Aksi Damai Warnai Sidang Ketiga di PN Wamena
Keterangan Gambar: Anggota DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Manokwari, Kepala Bidang SMU/SMK, dan Kepala Bidang SMP saat bertemu dengan orang tua/wali murid, Rabu (9/7).

BERITA

Polemik SPMB Manokwari: DPRK Tegaskan Tak Ada Sekolah Favorit