Home / BERITA / NASIONAL / Provinsi Papua Barat

Jumat, 21 Maret 2025 - 12:53 WIT

Revisi UU TNI Disahkan: Jabatan Sipil dan Usia Pensiun Jadi Sorotan, Mahasiswa hingga OKP Protes

Keterangan Gambar: Screenshot berita Mediaprorakyat.com tentang protes terhadap revisi UU TNI pada 20 Maret.

Keterangan Gambar: Screenshot berita Mediaprorakyat.com tentang protes terhadap revisi UU TNI pada 20 Maret.

Papua Barat, Mediaprorakyat.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam pengesahan ini, sejumlah perubahan penting menjadi perhatian publik, terutama terkait jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif serta batas usia pensiun.

TNI Aktif Bisa Duduki Jabatan di 14 Kementerian/Lembaga

Salah satu poin revisi yang menuai sorotan adalah perubahan Pasal 47, yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga tanpa harus pensiun lebih dulu.

Beberapa lembaga yang dimaksud antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, jika TNI aktif ingin mengisi jabatan di luar 14 lembaga tersebut, mereka tetap harus mengundurkan diri atau pensiun.

Batas Usia Pensiun Diperpanjang

Perubahan lainnya tertuang dalam Pasal 53, yang mengatur batas usia pensiun TNI. Sebelumnya, perwira pensiun pada usia 58 tahun dan bintara serta tamtama pada usia 53 tahun.

Kini, batas usia pensiun diperpanjang sesuai pangkat, dengan perwira bintang satu pensiun di usia 60 tahun, perwira bintang dua di usia 61 tahun, dan perwira bintang tiga di usia 62 tahun.

Sementara itu, perwira tinggi bintang empat bisa pensiun di usia 63 tahun dan masih dapat diperpanjang dua kali berdasarkan Keputusan Presiden.

Tambahan Tugas Pokok TNI

Dalam UU TNI baru, tugas pokok TNI juga mengalami perluasan. Pasal 7 Ayat (15) menambahkan tugas membantu menanggulangi ancaman siber, sementara Ayat (16) menegaskan peran TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri.

Baca Juga  SKK Migas Temukan Harta Karun Di Seram

Gelombang Protes dari Mahasiswa dan OKP

Sejak awal pembahasan, revisi UU TNI mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Aksi demonstrasi menolak revisi ini berlangsung di berbagai daerah, termasuk Papua Barat.

Ketua BEM Universitas Papua (UNIPA) dan PMKRI Cabang Manokwari St. Villanova yang dalam lingkup provinsi berada di bawah Komisaris Daerah Regio Papua Baratmenyuarakan keberatan mereka.

Mereka menuding revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI serta mengaburkan batasan peran militer di ranah sipil.

Kendati menuai polemik, DPR RI menegaskan bahwa revisi ini justru memberikan batasan lebih tegas terhadap peran TNI di ranah sipil.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengakomodir keinginan semua pihak,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dengan revisi UU TNI ini, bagaimana dampaknya terhadap dinamika militer dan sipil di Indonesia? Akankah revisi ini membawa stabilitas atau justru membuka ruang baru bagi kontroversi?

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber resmi.

Share :

Baca Juga

BERITA

Bupati Teluk Bintuni Buka Musrenbang RKPD, Otsus, dan Forum Perangkat Daerah 2026

BERITA

130 Siswa SMAN 2 Bintuni Ikuti Tes Akademik SPMB di SD Inpres Tuasai

BERITA

Kasat Lantas Polres Teluk Bintuni Berganti, IPTU Yusuf Manilet Gantikan IPTU Jan Sudarto
Keterangan Gambar: Tampak dua tersangka bersama barang bukti yang akan dimusnahkan.

BERITA

Polda Papua Barat Musnahkan 1.600 Amunisi dan Senjata Api Ilegal Milik Dua Tersangka”

BERITA

Aset Pemkab Dikembalikan! Kejari Bintuni Apresiasi Respons Masyarakat

BERITA

Barang Bukti Diantar Langsung! Kejari Teluk Bintuni Hadirkan Layanan Hukum Cepat dan Profesional
Keterangan Gambar: Kedatangan tim Itwasum Polri disambut langsung oleh Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Yosi Muhamartha, S.I.K., didampingi oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat. Penyambutan berlangsung dengan penuh kehangatan sebagai bentuk penghormatan dan kesiapan Polda Papua Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas audit. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 6 Juli 2025, di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Foto: Humas Polda Papua Barat.

BERITA

Tim Itwasum Mabes Polri Lakukan Audit di Polda Papua Barat
Keterangan Gambar: Perkumpulan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kampung Kwowok Cabang Manokwari usai melaksanakan pertemuan. (Foto: Julianus Surabut / MPR)

BERITA

P3MK Manokwari Siapkan “Pasukan Baru” Kampung Kwowok Tembus UNIPA!