Home / Berita / Daerah / Kejari Teluk Bintuni / Teluk Bintuni

Rabu, 20 Agustus 2025 - 13:17 WIT

Sinergi Kejaksaan, BPJS, dan Pemda Dukung Keberlanjutan Program JKN di Teluk Bintuni

Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bersama BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah menggelar Sosialisasi Terpadu Program JKN dan Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha, sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat serta mendorong kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan JKN.

Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bersama BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah menggelar Sosialisasi Terpadu Program JKN dan Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha, sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat serta mendorong kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan JKN.

Bintuni | Mediaprorakyat.com – Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Sosialisasi Terpadu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan bagi Badan Usaha. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni pada Rabu (20/08/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Jusak E. Ayomi, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Sekda Teluk Bintuni, Drs. Frans N. Awak yang mewakili Bupati, serta perwakilan Kepala BPJS Kesehatan Manokwari, Tonny Adrian Watimena.

Dalam sambutannya, Kajari Jusak E. Ayomi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara Kejaksaan, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah guna memastikan keberlangsungan program JKN.

“BPJS Kesehatan adalah ujung tombak dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kejaksaan melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya demi kelancaran pelaksanaan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekda Drs. Frans N. Awak dalam sambutannya mewakili Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung penuh program JKN. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan keaktifan peserta JKN lebih dari 98 persen hingga 18 Agustus 2025.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh pihak. Kabupaten Teluk Bintuni bahkan telah menerima UHC Award dari Wakil Presiden pada tahun 2024, dan kita optimis bisa kembali meraihnya tahun ini,” tutur Frans.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan badan usaha yang beroperasi di Teluk Bintuni untuk aktif mendukung perluasan kepesertaan JKN, mendaftarkan pekerja beserta keluarganya, serta membayar iuran tepat waktu.

Baca Juga  Ketua DPP IKA UNIPA Bahas Program Bersama Wakil Rektor I

“Program JKN adalah hak dasar warga negara dan tanggung jawab bersama. Dengan semangat gotong royong, kita pastikan seluruh masyarakat Teluk Bintuni mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tutupnya.

 

[red/tim/mpr]

Share :

Baca Juga

Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Muhammad Makmur Memed Alfajri

Berita

Mujiburi Anshar Nurdin Resmi Ditetapkan, KPU Wajibkan LHKPN Sebelum Pelantikan
Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Kenny Kendiwara, S.IP, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Berita

Kesbangpol Teluk Bintuni Dorong Organisasi Tertib Administrasi Sesuai Aturan

Berita

Lima Prodi Dibuka, UNIMUTU Resmi Buka PMB 2026/2027

Berita

Polres Teluk Bintuni Gelar Apel Operasi Keselamatan Mansinam 2026, Fokus Tekan Angka Kecelakaan
Keterangan Foto: Ketua DPW PPP Papua Barat, Yasman Yasir (kanan), bersama mantan Bupati Kabupaten Fakfak, Dr. Wahidin Puarada (bersongkok putih), serta Wagiman (kaus merah) dan Fajar Kukuh, usai berdiskusi di Jakarta, Minggu (1/2/2026). Foto: Istimewa.

Berita

Yasman Yasir dan Mantan Bupati Fakfak Siap Rebut Kursi DPR RI 2029
Keterangan Gambar: Anggota DPRK Teluk Bintuni dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wagiman, S.E. (kanan), berfoto bersama Ketua Umum DPP PPP , H. M Mardiono dalam kegiatan konsolidasi partai. Wagiman menyoroti konflik internal PPP yang dinilainya berpotensi melemahkan soliditas dan kepercayaan publik menjelang Pemilu 2029.

Berita

Wagiman: Perbedaan di PPP Jangan Hilangkan Rasa Persaudaraan

Berita

Terima SK, Yasman Yasir Kembali Pimpin DPW PPP Papua Barat, Mesin Politik Mulai Dipanaskan

Berita

Irjen Alfred Papare Resmi Jabat Kapolda Papua Barat dalam Sertijab di Mabes Polri