Bintuni, Mediaprorakyat.com – Eduard Orocomna, anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi pemerintahan di Distrik Moskona Barat. Dalam rekaman suara yang diterima wartawan pada Rabu malam (13/11/2024), ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala kampung atau Plt kepala kampung di distrik tersebut.
“Saya sangat kesal terkait kepala kampung atau Plt kepala kampung pemekaran yang ada di Distrik Moskona Barat,” ujarnya.
Eduard menilai bahwa sejak 2009 hingga 2021, para Plt kepala kampung sebelumnya lebih peduli pada masyarakat, aktif di kampung, dan menyelesaikan masalah yang ada.
Namun, ia mengkritik Plt yang dilantik oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Plt Sekda Teluk Bintuni pada tahun 2022, yang menurutnya kurang aktif di 10 kampung pemekaran di Moskona Barat.
“Mereka hanya naik ke kampung saat dana desa akan cair, berkumpul dengan masyarakat untuk membahas rencana kerja, lalu kembali ke Bintuni setelah Musyawarah Kampung (Muskap) atau kegiatan selesai,” ujarnya.
Eduard juga menyoroti kurangnya keterlibatan Plt kepala kampung dalam menangani masalah di kampung.
Sebagai putra asli Moskona Barat dari Kampung Pemekaran Inokra, Eduard mengungkapkan rasa kecewa, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa di Inokra yang menurutnya tidak optimal.
“Misalnya, dari anggaran Rp300 juta yang diberikan Bupati, hanya Rp150 juta yang sampai ke kepala kampung, sementara Rp50 juta digunakan untuk administrasi, sehingga tersisa Rp100 juta bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai anggaran yang tidak mencukupi ini menyebabkan pembangunan terbengkalai dan banyak bangunan tidak terurus.
Eduard, yang menyatakan dirinya mewakili masyarakat Moskona Barat dan 24 distrik lain di Kabupaten Teluk Bintuni, mempertanyakan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Teluk Bintuni.
“Plt kepala kampung yang dilantik pada 2022 seharusnya diganti maksimal dua tahun atau minimal satu setengah tahun. Namun, mengapa sampai tahun 2024 ini mereka belum diganti?” tanyanya.
Menurutnya, hal ini menjadi perhatian masyarakat Teluk Bintuni, terlebih dengan anggaran Pemda yang mencapai tiga triliun rupiah.
Eduard juga mengimbau para calon bupati dan wakil bupati untuk tidak menjadikan isu pemekaran kampung sebagai bahan janji politik.
“Jangan jadikan kampung pemekaran untuk tujuan politik. Berhenti membuat janji-janji politik soal pemekaran dan pengangkatan definitif kampung,” tegasnya. [HS]
