Bintuni | Mediaprorakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Teluk Bintuni, Rabu (18/06/2025), di ruang rapat DPRK.
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIT tersebut dihadiri oleh 24 anggota DPRK, termasuk Ketua, Wakil Ketua, serta para kepala bidang dan seksi dari Disdikpora. Agenda ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan dunia pendidikan, terutama terkait peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan sistem manajemen pendidikan.
Kepala Disdikpora, Dr. Henry Kapuangan, S.Pd., M.M, dalam keterangannya saat istirahat RDP, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan konsep reposisi mutu pendidikan di daerah.
“Kami akan mulai dengan asesmen terhadap SD terpadu. Kepala sekolah dan guru-guru akan dites, baru kemudian kita tempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Karena kehadiran dan kualitas guru serta kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan,” tegas Henry.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRK Teluk Bintuni, khususnya Wakil Ketua II Yasman Yasir, S.E, yang telah menginisiasi pelaksanaan RDP ini.
Henry berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara berkala untuk menjaga kesinambungan komunikasi dan kolaborasi antara DPRK dan Disdikpora dalam membenahi dunia pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Teluk Bintuni, Yasman Yasir, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Ia menyoroti masih lemahnya kinerja sebagian guru yang berdampak pada rendahnya kemampuan dasar siswa.
“Masih ada siswa SMP dan SMA yang belum bisa membaca dan menulis. Bahkan, kami temukan ada sekolah dari kelas 1 hingga kelas 6 yang hanya diajar oleh satu guru saja. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan,” tegas Yasman.
Selain itu, Yasman menyoroti dugaan ketidakjelasan penggunaan dana operasional sekolah dari tahun 2020 hingga 2024. Ia meminta agar Disdikpora segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hal tersebut.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, Yasman juga mengusulkan pemanfaatan kembali program Starlink ( penyedia layanan internet satelit _ red), sebuah inisiatif yang memungkinkan masyarakat, termasuk siswa, untuk melaporkan ketidakhadiran guru atau kepala sekolah melalui media sosial.
“ Saat ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi mencari solusi agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak lagi terjadi pemalangan kantor dinas oleh masyarakat,” ujarnya.
RDP tersebut menghasilkan kesepakatan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan. Fokus ke depan mencakup peningkatan kompetensi guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, dan pembenahan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Yang kita cari adalah solusi. Kalau generasi ini tidak dididik dengan baik, siapa yang akan meneruskan masa depan Teluk Bintuni?” pungkas Yasman.
[red/hs/mpr]
