Home / Berita

Minggu, 8 Juni 2025 - 00:32 WIT

Anak Muda Adat Knasaimons Tolak Kehadiran Tambang Nikel Asing di Raja Ampat

Caption: Ketua Anak Muda Adat Knasaimons (AMAK), Nabot Sreklefat, usai diwawancarai.
Foto: Julianus / MPR

Caption: Ketua Anak Muda Adat Knasaimons (AMAK), Nabot Sreklefat, usai diwawancarai. Foto: Julianus / MPR

Sorong Selatan | Mediaprorakyat.com – Penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang nikel asing di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, semakin menguat. Ketua Anak Muda Adat Knasaimons (AMAK), Nabot Sreklefat, menyampaikan sikap tegas dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (7 Juni 2025).

Konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat Aula Dewan Perwakilan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimons, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, dimulai pukul 12.00 hingga 13.00 WIT. Dalam forum tersebut, AMAK bersama DPMA Knasaimons secara resmi menyatakan penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang nikel asing di wilayah Raja Ampat.

Pernyataan tegas disampaikan langsung oleh Nabot Sreklefat di hadapan anggota DPMA dan komunitas Anak Muda Adat Knasaimons yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Nabot, kehadiran perusahaan tambang nikel asing dikhawatirkan akan merusak sumber daya alam, mengancam kelestarian hutan adat, serta mengganggu potensi pariwisata alam yang menjadi andalan masyarakat Raja Ampat.

“Hutan adat adalah milik masyarakat. Hasil alam dan tanah harus dikelola oleh masyarakat sendiri, bukan untuk dijual kepada pemerintah pusat, apalagi kepada perusahaan asing,” tegas Nabot saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp.

Dalam pernyataannya, Nabot juga secara khusus mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut izin operasi perusahaan tambang nikel di wilayah adat tersebut.

“Masyarakat Papua tidak pernah meminta kehadiran perusahaan asing. Kami ingin tanah kami tetap menjadi milik dan dikelola oleh masyarakat adat,” ujarnya.

Nabot menekankan bahwa lembaga adat harus bersikap independen dan tidak tunduk pada kepentingan pemerintah pusat.

“Apa yang menjadi milik masyarakat adat harus tetap menjadi milik masyarakat adat. Tidak boleh diambil alih atau diatur dari Jakarta,” tambahnya.

Baca Juga  Bidan Cantik Idoor Merasakan Nyaman Dijaga Tentara

Ia juga mengingatkan bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan tanah yang hidup dengan manusia, budaya, dan alam yang dijaga oleh masyarakat adat.

“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki manusia, budaya, dan alam yang kami jaga dan rawat,” tutup Nabot.

[red/js]

Share :

Baca Juga

Keterangan Gambar: Marten berfoto bersama siswa-siswi SMP Negeri 2 Manokwari usai berbagi ilmu menulis.

Berita

SMP Negeri 2 Manokwari Gelar Kelas Menulis Bersama Mahasiswa
Keterangan gambar: Kepala Kanwil Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor, S.Sos., M.A.P. (kiri), saat mengunjungi salah satu stan pameran.

Berita

Kemenag Papua Barat Fasilitasi Pameran UMKM Lokal di HUT RI ke-80
Keterangan Gambar: Massa aksi digelar di halaman Kantor Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

Berita

Warga Kampung Nauwita Gelar Aksi Spontan, Desak Pemkab Maybrat Tuntaskan Polemik Administrasi
Keterangan gambar: Berheta Simuna (kiri), siswi kelas XII SMA Negeri Saengga, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Varrent Vemaria Val Rooey (kanan), siswi kelas VI SD Inpres Kokas, Kabupaten Fakfak. (Foto: Tim BP)

Berita

Prestasi Membanggakan: Siswi Teluk Bintuni dan Fakfak Lolos Final Olimpiade Genomik
Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bersama BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah menggelar Sosialisasi Terpadu Program JKN dan Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha, sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat serta mendorong kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan JKN.

Berita

Sinergi Kejaksaan, BPJS, dan Pemda Dukung Keberlanjutan Program JKN di Teluk Bintuni

Berita

Cegah Lonjakan Domisili Baru, Pemkab Teluk Bintuni Hentikan Sementara Layanan Pindah Datang
Kegiatan lokakarya digelar di Penginapan Siloam Silimo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Berita

Finalisasi Tata Batas Wilayah Adat di Jayawijaya Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Hubula

Berita

Boru Siregar: Simbol Keberagaman di Tengah Khidmatnya Upacara HUT RI ke-80 di Distrik Tomu