Home / Berita / Manokwari

Kamis, 5 Juni 2025 - 13:36 WIT

Maria Kebar: “Kami Dimelaratkan oleh Proyek PSN di Atas Tanah Kami Sendiri”

Maria Kebar, perempuan dari suku Mpur.

Maria Kebar, perempuan dari suku Mpur.

Manokwari | Mediaproarakyat.com –Maria Kebar, Perempuan Mpur: “Lahan Kami Dijadikan Proyek PSN, Tapi Kami Justru Dimelaratkan oleh Negara”

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan program berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas demi tiga tujuan utama: pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing bangsa. Aturan pelaksanaan PSN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diperbarui secara berkala dan dikoordinasikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti energi, transportasi, pangan, teknologi, dan kawasan industri.

Sejak dicanangkan pada 2016, lebih dari 200 proyek PSN telah ditetapkan. Beberapa daerah utama pelaksanaan proyek ini antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Di Papua Barat Daya, sekitar 98.824,97 hektare lahan telah ditetapkan untuk masuk dalam program PSN.

Dengan dalih penguatan ketahanan pangan dan energi melalui industri biodiesel, Kabupaten Tambrauw menjadi salah satu lokasi yang dianggap strategis untuk pengembangan energi pangan terpadu, terutama melalui penanaman kelapa sawit. Padahal, di atas lahan-lahan tersebut selama ini warga menanam jagung, padi, dan berbagai tanaman pangan lainnya.

Maria Kebar, perempuan dari suku Mpur, menyoroti hal ini. Ia mengatakan bahwa masyarakat lokal dirugikan oleh proyek-proyek yang justru mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak tanah adat.

“Simpelnya begini, mereka bilang ini proyek energi dan pangan. Tapi nyatanya lahan-lahan kecil milik masyarakat yang dulu ditanami jagung dan padi, sekarang dipaksa berubah menjadi kebun sawit. Ambil contoh nyata: perusahaan jagung di Lembah Kebar, yang sebenarnya adalah sawit, telah membawa dampak besar—dari sengketa tanah adat hingga kacau balau soal lapangan kerja,” tegas Maria.

Baca Juga  Disdikpora Dorong Transformasi Digital Lewat Aplikasi Resmi www.serasibintuni.com

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun menolak pembangunan yang merusak hutan adat di Tambrauw.

“Lima suku besar di Tambrauw hari ini harus bersatu. Kita tidak boleh membiarkan kehancuran ini terjadi dan meninggalkan beban untuk anak cucu kita.”

 

[red/js]

Share :

Baca Juga

Berita

PKKMB UNIMUTU 2025: Bupati Yohanis Manibuy Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Unggul Teluk Bintuni

Berita

Kejari Manokwari Perluas Penyelidikan Kasus Korupsi OPD Papua Barat
Kasat Reskrim AKP Boby Rahman

Berita

Kasus Penganiayaan di Bintuni Berlanjut, Polisi Pastikan Tak Mandek
Plt. Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H

Berita

Temuan BPK Rp 2,5 Miliar di PUPR Papua Barat Masuk Meja Kejati, Dua OPD Lain Ditangani Kejari
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, SE., MH., saat memberikan sambutan pada Audiensi Program Tiga Juta Rumah bersama Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) Papua II di Gedung Sasana Karya, Distrik Manimeri, Senin (15/9/2025).

Berita

Bupati Yohanis Manibuy: Perumahan Adalah Kebutuhan Dasar dan Indikator Kualitas Hidup

Berita

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Babussalam, Jamaah Diajak Dukung Pembangunan Masjid Baru
Ibu Anike Syufi, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Berita

Dinas Pendidikan Tambrauw Dukung Aspirasi Mahasiswa di Mubes VII IKAT
IPMADO Kota Studi Manokwari Desak Pemda Dogiyai Salurkan Dana Akhir Studi Melalui Rekening Organisasi

Berita

IPMADO Ultimatum Pemda Dogiyai Soal Dana Akhir Studi