Home / Berita

Selasa, 27 Mei 2025 - 18:39 WIT

Mahasiswa Dogiyai di Manokwari Tegas Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya

Manokwari | Mediaprorakyat. com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) kota studi Manokwari menyatakan sikap tegas menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Asrama Mahasiswa Deiyai, Jalan Cendrawasih, Tugu Jepang, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Dewan Penasehat Organisasi, pengurus harian, serta seluruh anggota IPMADO Manokwari. Dalam pernyataannya, Ketua IPMADO Agustinus Pigai menekankan bahwa pemekaran Mapia Raya berpotensi merusak sumber daya alam, mengancam kelestarian lingkungan, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat adat.

“Kami mahasiswa asal Dogiyai kota studi Manokwari menolak dengan tegas rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Pemekaran ini hanya akan membawa kehancuran terhadap sumber daya alam dan manusia, serta mengancam eksistensi masyarakat adat Mapia,” ujarnya pada (25/5) kemarin.

Senada dengan itu, Koordinator Lapangan Umum Yulianus Tagi juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan tersebut. “Kami sepakat bahwa pemekaran ini bukan solusi, tetapi justru ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Mapia,” katanya.

Dewan Penasehat Organisasi (DPO) IPMADO, Edison Iyai, menyatakan bahwa pemekaran Mapia Raya tidak memenuhi syarat administratif dan hanya akan memperburuk dinamika sosial masyarakat di Dogiyai.

“Kami melihat kehadiran DOB (Daerah Otonomi Baru) seperti Mapia Raya hanya akan menggantikan peran masyarakat adat, meminggirkan hak-hak mereka, dan membuka jalan bagi eksploitasi besar-besaran. Ini bentuk ancaman nyata terhadap hak hidup dan budaya orang asli Papua,” jelas Edison dalam keterangannya via WhatsApp.

IPMADO Manokwari mengeluarkan sembilan poin tuntutan dalam pernyataan sikap mereka, yang pada intinya menolak seluruh proses pemekaran Mapia Raya, menuntut penyelesaian pelanggaran HAM, serta mengecam aktor-aktor lokal yang dianggap mendorong proses pemekaran demi kepentingan pribadi.

Baca Juga  Bupati Teluk Bintuni Hargai Perjuangan Almarhum Charles Rizard Ginuni, SE: "Dia Pejuang Sejati"

Mereka juga memperingatkan bahwa jika tuntutan ini diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, maka mahasiswa asal Dogiyai di Manokwari siap menggalang aksi nasional bersama mahasiswa Papua lainnya di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berdiri bersama masyarakat adat Dogiyai dan semua kelompok yang tertindas. Perlawanan terhadap ketidakadilan dan perampasan ruang hidup akan terus kami suarakan,” tegas mereka.

[red/js]

Share :

Baca Juga

Berita

Cegah Lonjakan Domisili Baru, Pemkab Teluk Bintuni Hentikan Sementara Layanan Pindah Datang
Kegiatan lokakarya digelar di Penginapan Siloam Silimo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Berita

Finalisasi Tata Batas Wilayah Adat di Jayawijaya Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Hubula

Berita

Boru Siregar: Simbol Keberagaman di Tengah Khidmatnya Upacara HUT RI ke-80 di Distrik Tomu
Tampak dari depan, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Judson Ferdinandus Waprak, di sebelahnya Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Wakil Bupati Joko Lingara, serta Abdul Samad Bauw, anggota MRPB dari unsur Agama Islam. Mereka bersama pasukan Paskibra dan Forkopimda turut bergoyang bersama. (17/8) Foto: Haiser Situmorang/MPR

Berita

Meriah dan Penuh Kebersamaan, Peringatan HUT ke-80 RI di Teluk Bintuni Disambut Tarian Tabola Bale

Berita

Remisi HUT RI ke-80, Bupati Yohanis Manibuy Ajak Warga Binaan Siap Kembali ke Masyarakat

Berita

Kepala Distrik Tomu Pimpin Upacara HUT RI, Semangat Kemerdekaan Menyala di Pesisir

Berita

Wakil Ketua Suku Moskona Apresiasi Pemerintah, Serukan Perhatian untuk Eks Simpatisan KKB

Berita

Wakil Bupati Joko Lingara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI di Teluk Bintuni