Jakarta, Mediaprorakyat.com — Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok individu mengangkat poster bertuliskan “FREE MALUKU, FREE PAPUA, FREE ACEH” dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi viral di media sosial, Kamis (24/4).
Aksi tersebut terjadi dalam forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) dan memicu perhatian luas, baik di dalam negeri maupun internasional.
Dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Media Pro Rakyat, tampak para peserta aksi mengenakan pakaian adat sambil membawa poster yang menyerukan kemerdekaan untuk beberapa wilayah Indonesia. Tindakan ini segera menuai reaksi dari pemerintah, yang menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan forum internasional.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui juru bicaranya, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum UNPFII beberapa hari lalu,” ujar Rolliansyah dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kemlu, Kamis (24/4), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Kemlu telah memantau perkembangan tersebut dan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah forum-forum internasional dijadikan ajang kampanye separatis oleh kelompok tertentu.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga tengah menyoroti dugaan perlakuan tidak sesuai prosedur terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat imigrasi Amerika Serikat. Hal ini menjadi perhatian setelah muncul laporan penahanan WNI yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Kami telah melakukan komunikasi dengan otoritas AS melalui perwakilan RI di sana. Kami meminta agar proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang benar dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI.
Isu separatisme seperti “Free Papua” yang kembali mencuat di forum internasional ini turut memicu kekhawatiran akan citra Indonesia di mata dunia, terutama terkait komitmen terhadap hak-hak masyarakat adat serta penyelesaian konflik di wilayah Papua, Maluku, dan Aceh.
Kemlu RI menyatakan akan terus bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk menjaga agar isu kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.
[CNN Indonesia | Disadur oleh Mediaprorakyat.com]
