“Pembangunan Pelabuhan Babo Masih Tertunda, Capt. Binsar: Masih Menunggu Proses Administrasi Hibah dan Lingkungan. “
Bintuni, Mediaprorakyat.com – Harapan masyarakat Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk memiliki pelabuhan yang representatif dan aman semakin menguat, terutama pasca ambruknya jembatan Pelabuhan Babo pada Kamis, 25 Januari 2024. Namun, hingga kini, proses pembangunan fisik pelabuhan baru masih belum dimulai. Kementerian Perhubungan melalui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Bintuni, Capt. Binsar Halomoan Tambun, memberikan penjelasan komprehensif terkait dinamika dan kendala pembangunan tersebut.
Menurut Capt. Binsar, proses pembangunan pelabuhan baru tidak bisa dilakukan secara instan, karena menyangkut proses administrasi dan teknis yang cukup kompleks. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik baru bisa dimulai setelah semua persyaratan administratif dan teknis dipenuhi, termasuk hibah lahan dan dokumen lingkungan.
Proses DED Telah Rampung
Capt. Binsar menjelaskan bahwa tahapan awal telah dijalankan sejak tahun 2024. Proses lelang untuk Detail Engineering Design (DED) dimulai pada bulan Juli 2024, dan pekerjaan teknis DED dimulai pada Agustus 2024.
“Bulan Juli sudah lelang untuk desain engineering dan Agustus sudah dilanjutkan DED. Ini mencakup kegiatan menggambar, meneliti, dan mendesain secara detail. Prosesnya tidak bisa hanya satu atau dua hari, tetapi membutuhkan waktu berbulan-bulan. Harus memperhitungkan pasang surut, arus laut, serta kondisi teknis lainnya,” ungkap Capt. Binsar saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, 11 April 2025.
Ia juga menambahkan bahwa penyusunan DED telah selesai secara keseluruhan. DED menjadi dasar penting untuk pembangunan pelabuhan karena memuat aspek teknis mendetail yang mencakup analisis kondisi laut, struktur dermaga, serta fasilitas pendukung pelabuhan.
Tertunda karena Hibah Lahan
Meskipun DED telah rampung, pembangunan fisik masih tertunda akibat belum tuntasnya proses hibah lahan. Capt. Binsar menjelaskan bahwa lahan pelabuhan adalah milik Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan harus dihibahkan terlebih dahulu kepada Kementerian Perhubungan agar bisa digunakan untuk pembangunan.
“Masalah hibah ini juga sebenarnya sudah selesai. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima aset telah ditandatangani oleh Bupati Teluk Bintuni dan pihak pusat,” jelasnya.
Dokumen tersebut kini telah diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong untuk proses penilaian aset.
“Kami sudah menyurati KPKNL sejak awal Januari 2025 agar dilakukan survei dan penilaian. Ini penting karena tanah tersebut harus dicatat dulu sebagai aset negara sebelum dana pembangunan bisa dikucurkan oleh Kementerian Keuangan,” imbuh Capt. Binsar.
Perizinan Lingkungan Jadi Syarat Penting
Selain hibah lahan, proses pembangunan pelabuhan juga mensyaratkan adanya dokumen perizinan lingkungan. Capt. Binsar mengungkapkan bahwa pelabuhan yang akan dibangun wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Bila pelabuhan berskala besar, maka harus dilengkapi pula dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Ini penting karena wilayah sekitar pelabuhan merupakan kawasan konservasi laut dan habitat ikan. Kita tidak bisa sembarangan membangun tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dua syarat utama agar anggaran pembangunan bisa dicairkan adalah selesainya proses hibah lahan dan kelengkapan dokumen lingkungan. Tanpa kedua syarat tersebut, pembangunan belum bisa dimulai.
Komitmen Pemerintah Daerah dan Harapan Masyarakat
Capt. Binsar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah kepemimpinan Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara, telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong realisasi pembangunan pelabuhan. Bahkan, dalam waktu dekat, Pemkab akan melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan guna mempercepat proses.
“Pemerintah daerah telah berjuang keras. Kami di pihak pelabuhan siap membantu dan berkoordinasi agar proses ini berjalan lancar. Harapan kami, masyarakat Babo terus mendukung pembangunan ini, karena ke depan pelabuhan ini akan menjadi aset strategis daerah,” pungkas Capt. Binsar.
Masyarakat Babo dan sekitarnya pun terus menanti hadirnya pelabuhan baru yang bukan hanya aman, tetapi juga mampu menunjang mobilitas barang dan penumpang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi Teluk Bintuni. [HS]
