Manokwari, Mediaprorakyat.com – Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah pusat untuk siswa di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua, dinilai kurang tepat sasaran. Tokoh pemuda Papua dan Ketua Ormas Bintang Nusantara (Binus), Anton Worabai, meminta agar program ini ditinjau ulang karena tidak memberikan dampak signifikan bagi kebutuhan pendidikan di Papua.
Menurut Anton, kebutuhan mendesak di Papua bukanlah makan gratis di sekolah, melainkan pendidikan gratis yang setara sejak usia dini. Selain itu, diperlukan pembenahan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan asrama, penyediaan bus sekolah, dan pemberian seragam sekolah secara gratis.
“Makan bergizi dengan anggaran Rp10 ribu per porsi tidak rasional. Menu apa yang bisa memenuhi nilai gizi anak dengan nominal segitu? Kalau cuma nasi ikan atau nasi telur, itu sudah tersedia di rumah,” ujar Anton, Jumat (8/2/2024).
Anton juga mengingatkan bahwa program ini dapat memberi dampak negatif, seperti membuat beberapa orang tua mengandalkan makanan dari sekolah sehingga mengurangi perhatian terhadap asupan makanan di rumah.
Lebih lanjut, ia menilai program ini hanya membuka ruang bagi pihak ketiga yang mengelola anggaran tanpa memberikan manfaat signifikan bagi siswa.
“Yang lebih penting adalah memastikan semua anak Papua bisa bersekolah tanpa terkendala biaya. Pemerintah seharusnya fokus pada pendidikan gratis, pembangunan asrama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, serta penyediaan sarana pendukung lainnya,” tegas Anton.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur dan Bupati di Papua dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas akan menentukan masa depan generasi penerus bangsa.
“Jika anak-anak kita cerdas, mereka akan mampu menghadapi masa depan dengan baik, berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” tutup Anton.
Dengan demikian, Anton berharap pemerintah tidak hanya sekadar mengejar program jangka pendek, tetapi membuat kebijakan yang benar-benar berdampak positif pada pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Papua.[ars]
