Keterangan Gambar : Tampak terminal penumpang di pelabuhan kelas II Bintuni tidak terawat. foto/dok ; MPR
BINTUNI, Mediaprorakyat.com – Ada beberapa aset Pemerintah Provinsi Papua Barat yang sementara masih dalam pembangunan dan yang sudah di bangun belum serahkan hibah aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni termasuk terminal penumpang yang ada di pelabuhan kelas II Bintuni.
Saat di konfirmasi awak media Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin Kasim,ST., Mengatakan terkait dengan terminal penumpang yang ada di pelabuhan Bintuni sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber bahwa itu dilaksanakan pada tahun 2016 dan sumber pendanaannya dari dinas perhubungan Provinsi Papua Barat (APBD Provinsi Papua Barat _red) .
” Namun sampai saat ini belum di operasionalkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Bintuni itu karena terkendala dengan serah terima operasional “, jelas Kabid di ruang kerjanya , Kamis (6/10/2022)
Selanjutnya Kabid menjelaskan bahwa KUPP Kelas II Bintuni pernah meminta kepada Dinas Perhubungan agar terminal penumpang itu bisa diserahkan kepada KUPP Kelas II Bintuni.
” Jawaban kami tetap sesuai dengan prosedur bermohon kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bisa di hibahkan atau paling tidak bisa diserah terima operasionalkan , sehingga bisa di optimalkan atau ada asas manfaat ” , terang Saifuddin Kasim.
Kemudian Saifuddin Kasim juga menjelaskan alasan dari dishub Provinsi Papua Barat , sehingga aset terminal penumpang yang ada di pelabuhan kelas II tersebut belum diserah terimakan.
” Teman-teman di dinas perhubungan Provinsi Papua Barat mengatakan ada beberapa bangunan yang harus di renovasi sehingga membutuhkan biaya untuk mereka kerjakan. Sehingga mereka juga belum punya waktu untuk memberikan , karena seketika pihak dishub Provinsi akan menyerahkan maka akan di buat berita acaranya ” terang Saifuddin Kasim.
Kembali Saifuddin menuturkan , tapi kami tidak bosan-bosannya menghimbau dan meminta kepada pihak dishub Provinsi agar segera dilaksanakan rehab , atau bisa turun untuk melihat langsung kerusakan- kerusakan yang ada di bangunan itu.
Sambungnya , sehingga pada saat menghibahkan ke kabupaten . Kabupaten tentu punya kesiapan untuk merenovasi bangunan itu supaya nanti setelah menjadi aset kabupaten Pemerintah daerah tentunya akan menghibahkan secara operasional bukan fisiknya , aset tetap menjadi aset Kabupaten tetapi hibah operasional untuk mengoptimalkan dari pada terminal penumpang itu kepada pelayanan bagi masyarakat, tandas Saifuddin.
Pantauan media ini di lapangan , kondisi terminal penumpang yang ada di pelabuhan kelas II Bintuni tampak rusak berat , di mana kaca-kaca sudah tidak ada lagi , atap sudah di tumbuhi oleh tanaman liar dan tidak terawat.
Terpisah , Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Dominggus Urbon turut berkomentar , ia menegaskan Kami di Komisi IV DPR Papua Barat beberapa bulan lalu dalam rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Kami mendesak agar Terminal Penumpang yang sudah di biayai APBD Provinsi jangan jadi milik pusat walaupun berada di area milik pelabuhan pengelolaan pusat.
” Hasil kunjungan kerja kami di komisi IV DPR PB ke Bintuni bulan Mei 2022 lalu melihat terminal penumpang laut di pelabuhan area kewenangan pusat.
Dan Dominggus Urbon juga menyoroti pembangunan terminal antar kota/mobil hilux di SP 1 yang di bangun oleh provinsi dengan dana puluhan milyar itu tidak tepat sasaran dan sangat asal-asalan.
” Tidak ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten ” , sebut Dominggus Urbon.
Wakil rakyat Otsus itu mempertanyakan , ia mengatakan Kaka Dom ( Sapaannya ) sebagai Wakil Rakyat dan wakil ketua fraksi Otsus, proyek itu utk siapa?
Sebab jika di hitung dari analisa cost ratio, cost project dan cost benefitnya tidak masuk. Manfaat untuk rakyat mungkin sangat kecil atau tidak ada. ”
Hingga ini menguntungkan siapa? ” tanya pria Putra asli Tujuh Suku itu.
” Jangan kontraktor yang di untungkan dan manfaat tidak ada sama sekali utk rakyat. Stop sudah pola-pola lama asal bangun dan bangun kalau manfaatnya tidak ada ” sindirannya.
Ditegaskan, Dominggus Urbon meminta agar pihak Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat berhitung soal manfaat dan penggunaannya.
” Tolong hitung manfaat penggunaannya oleh masyarakat dengan uang yang di pakai untuk bikin proyek itu, sama sekali tidak imbang atau cost rationya tidak masuk. Lantas terminal-terminal itu dibangun untuk apa? Stop sudah cara-cara bodoh bikin program yang tidak tepat sasaran “. tegas Kaka Dom. mpr-01
