MANOKWARI ,mediaprorakyat.com – Bupati Teluk Bintuni , Ir.Petrus Kasihiw,MT bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Dowansiba, SE., untuk menerima laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kita Se- Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 yang di serakan langsung oleh kepala perwakilan BPK-RI Provinsi Papua Barat di Balai Room BPK-RI , Rabu (25/5/2022) di Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Hasil dari pemeriksaan keuangan BPK-RI untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni , hasilnya daerah yang di pimpin oleh Petrus Kasihiw dan Matret Kokop tersebut kembali mendapat opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) yang Ke- 9 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Dengan hasil yang dicapai oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni , Petrus Kasihiw kepada awak media mengatakan Ini sudah menjadi hal yang rutin , pemeriksaan oleh BPK ini sudah dilaksanakan sejak Kabupaten Teluk Bintuni terbentuk dan hari ini kita berterima kasih dikarenakan kita kembali mendapatkan opini WTP yang ke sembilan kalinya atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2021.
Ini boleh dikatakan satu prestasi kerja keras teman-teman semuanya, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) tapi itu tidak berhenti sampai disitu.
Kita juga punya tugas untuk seterusnya bekerja sampai akhir masa periode 204 nanti. Jadi masih ada tiga tahun lagi, kalau sudah sembilan kali terus tahun berikutnya menurun berarti kita bukan meningkat malah menurun semangat kita, ujar Bupati mengingatkan.
Kembali Bupati memaparkan, selain WTP ada tugas kita untuk menyelesaikan hasil-hasil pemeriksaan, tindaklanjut.
Kita Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni termasuk yang bisa melampaui batas.
” Kalau standar BPK kan 75 persen tindaklanjut. Kenapa tindaklanjut karena itu hal yang harus kita lakukan hasil dari pemeriksaan BPK, kalau kita WTP tapi tidak bekerja untuk melakukan upaya tindaklanjut dari rekomendasi BPK berarti kita belum maksimal, WTP harus dibarengi dengan tindaklanjutnya,” paparnya.
Tindaklanjut itu temuan , hasil dari pemeriksaan itu temuan. Temuan itu ada bersifat non finansial, tapi ada juga yang bersifat finansial. Ada kepatuhan-
kepatuhan .
” Jadi namanya menyangkut keuangan harus ada pengemblian, itu biasanya setiap tahun selama 60 hari harus dikembalikan, kalau tidak aparat hukum masuk jadi kita masih upaya untuk bisa lebih dari 77 persen, itu sudah saya usulkan kepada kepala inspektorat, Pak inspektur untuk mengkordinir agar kita bekerja keras supaya bisa mencapai 77 persen, ” Terangnya.
Bupati mengakui , selama kepemimpinan saya dengan Pak Matret Kokop saya menilai kinerja dari pimpinan OPD, kita lihat dari apa yang kita dapatkan pada hari ini, kita sudah bekerja terlepas dari kekurangan
-kekurangan itu adalah, tetapi pada umumnya saya menganggap kita lumayan baik.
” Teluk Bintuni lumayan baik, karena tidak mudah kita mempertahankan WTP sembilan kali itu tidak mudah, walaupun memang WTP itu harus sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ini menjadi tantangan kita kedepan,” ungkapnya.
Bupati mengingatkan, yang paling penting adalah agar pencapaian visi misi itu harus bisa terwujud dan itu tugas dari masing-masing OPD.
Kepada awak media Bupati menyampaikan
hari ini saya memberikan apresiasi kepada teman-teman OPD semua kita sudah menunjukkan sesuatu yang baik agar dapat dipertahankan, lebih baik lagi kalau bisa di tingkatkan.
Terakhir, Bupati memberikan himbauan kepada pimpinan OPD agar dapat menggunakan anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan laksanakan dan mengikuti semua proses-proses mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan dan monitoring itu harus dilakukan dengan baik supaya kita salah jalan. Tutup Petrus Kasihiw.
Turut hadir mendampingi Bupati dan Ketua DPRD , Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni Laras Nuryani, SE.,MM., Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni, Richard Talakua, S.TP. (mpr-01)
