Home / Berita

Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:20 WIT

Ini Perjuangan Pemuda Papua Untuk Otsus Jilid II

Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) /MPR

JAKARTA || Mediaprorakyat.com – Realitas perpolikan di tanah Papua telah menyita banyak energi yang begitu tinggi di kalangan aktifis. Sebagian kelompok di Papua menolak pemberlakuan Otsus Jilid II, tetapi tidak untuk mahasiswa dan pemuda Papua yang sementara berjuang dengan pendidikan mereka di ibukota. Mereka berharap adanya otsus jilid II bisa membawa harapan untuk masa depan mereka.

Pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) beraksi Unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri berlangsung baik.

Pantauan media ini, pukul 14.30 mereka bergerak dari Taman Aspirasi Monas menuju Kantor Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pukul 14.30 tiba di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. dan melakukan Orasi Politik secara bergantian di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu orator, Rajid Patiran menjelaskan, mereka diterima Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Drs. Bahtiar, M.Si selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Staf Khusus Mendagri, dan Budi Arwan Kasubdit Prov. Papua dan Papua Barat di ruang rapat layanan pengaduan Lt.1 Gedung B Kemendagri.

Menurut Rajid, banyak hal mereka sampaikan misalkan mendukung Pemerintah agar tetap melanjutkan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat demi Kesejahteraan Rakyat, Melanjutkan Otsus Papua dan Papua Barat yang berpihak terhadap Program Prioritas Pembangunan Insfrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Mendorong Pemerintah agar mengevaluasi Otsus Papua dan Papua Barat dalam Membangun Clean Government dan _ Good Governance_ serta mendukung semangat Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan dana Otsus.

“Kami juga menyampaikan Melanjutkan Otsus Sebagai Solusi Pembangunan Papua, degan perbaikan dalam tata kelolanya”, jelas Rajid.

Baca Juga  Ucapan Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Herman Kayame, ST Sebagai Plt. Sekda Kabupaten Nabire

Point Orasi-Orasi Yang Disampaikan:
1. Mendukung Penuh Kelanjutan Otonomi khusus Jilid 2 bagi Provinsi Papua Dan Papua Barat.
2. Segera dilakukan Evaluasi terkait Penyelenggaraan Otsus di Provinsi Papua dan Papua dan Papua Barat.
3. Perlu suatu lembaga yg khusus mengatur Alokasi Dana Otsus agar tepat sasaran.
4. Dukungan Afirmasi Politik terkait Jabatan Gubernur, Bupati dan walikota harus diberikan kepada OAP.
5. Program penerimaan CPNS 2018 yg telah diumumkan OAP hampir semua daerah diisi oleh non OAP, sehingga kedepan perlu diberikan ruang bagi OAP dalam Penerimaan CPNS.
6. Pemerataan pembagian Dana Otonomi Khusus Baik Papua Maupun Papua Barat

Menurut mereka, ada dua point dari tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri dalam Audiensi itu antara lain:
a. Tatanan teknis terkait Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang diinisiasi oleh orang asli Papua telah tercantum di UU No. 21 tahun 2001. Dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan kelulasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun program terkait pelaksanaan Otsus melalui kerja sama dengan DPRD.
b. Ke depan, Pemerintah Pusat akan berupaya untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan tata kelola. Sehingga diharapkan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Otsus dapat berjalan dengan baik.
(tim-red)

Share :

Baca Juga

Keterangan gambar: Kepala Kanwil Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor, S.Sos., M.A.P. (kiri), saat mengunjungi salah satu stan pameran.

Berita

Kemenag Papua Barat Fasilitasi Pameran UMKM Lokal di HUT RI ke-80
Keterangan Gambar: Massa aksi digelar di halaman Kantor Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

Berita

Warga Kampung Nauwita Gelar Aksi Spontan, Desak Pemkab Maybrat Tuntaskan Polemik Administrasi
Keterangan gambar: Berheta Simuna (kiri), siswi kelas XII SMA Negeri Saengga, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Varrent Vemaria Val Rooey (kanan), siswi kelas VI SD Inpres Kokas, Kabupaten Fakfak. (Foto: Tim BP)

Berita

Prestasi Membanggakan: Siswi Teluk Bintuni dan Fakfak Lolos Final Olimpiade Genomik
Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bersama BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah menggelar Sosialisasi Terpadu Program JKN dan Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha, sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat serta mendorong kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan JKN.

Berita

Sinergi Kejaksaan, BPJS, dan Pemda Dukung Keberlanjutan Program JKN di Teluk Bintuni

Berita

Cegah Lonjakan Domisili Baru, Pemkab Teluk Bintuni Hentikan Sementara Layanan Pindah Datang
Kegiatan lokakarya digelar di Penginapan Siloam Silimo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Berita

Finalisasi Tata Batas Wilayah Adat di Jayawijaya Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Hubula

Berita

Boru Siregar: Simbol Keberagaman di Tengah Khidmatnya Upacara HUT RI ke-80 di Distrik Tomu
Tampak dari depan, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Judson Ferdinandus Waprak, di sebelahnya Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Wakil Bupati Joko Lingara, serta Abdul Samad Bauw, anggota MRPB dari unsur Agama Islam. Mereka bersama pasukan Paskibra dan Forkopimda turut bergoyang bersama. (17/8) Foto: Haiser Situmorang/MPR

Berita

Meriah dan Penuh Kebersamaan, Peringatan HUT ke-80 RI di Teluk Bintuni Disambut Tarian Tabola Bale