Home / BERITA

Sabtu, 9 Maret 2024 - 10:47 WIT

Dugaan Penggelembungan Suara Caleg dan Kepala Suku Minta Keadilan di 7 TPS Weriagar, Papua Barat

Masyarakat Moskona melakukan aksi unjuk rasa di luar kantor KPU Teluk Bintuni kemarin malam (8/3) menuntut KPU dan BAWASLU untuk membuka 7 kotak suara dari Distrik Weriagar sebelum penetapan hasil.

Masyarakat Moskona melakukan aksi unjuk rasa di luar kantor KPU Teluk Bintuni kemarin malam (8/3) menuntut KPU dan BAWASLU untuk membuka 7 kotak suara dari Distrik Weriagar sebelum penetapan hasil.

Bintuni, Mediaprorakyat.com – Dugaan terjadi penggelembungan suara mengemuka dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Calon Legislatif (Caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Moskona dan Sebyar bersama Kepala Suku Moskona mengajukan permohonan keadilan terkait pembukaan kotak suara di TPS Weriagar, serupa dengan yang dilakukan di TPS Fafurwar.

Jefri Orocomna, Caleg Partai NasDem Dapil 3 Moskona Sebyar, pada konferensi pers di depan Kantor KPU Teluk Bintuni pada Jumat (8/3/2024) malam, mengungkapkan ketidaksesuaian antara data C1 salinan NasDem dari TPS Weriagar dengan data yang dibacakan saat pleno rekapitulasi hasil suara kabupaten.

Menurut Jefri, suara NasDem di 7 TPS Weriagar diduga dipindahkan ke PKS.

Kader Partai NasDem itu mengatakan, temuan lapangan meliputi ketidakhadiran C1 salinan bagi saksi partai di TPS tersebut serta ketidakmelibatkan partai dalam pleno distrik Weriagar.

Jefri juga menyoroti peningkatan suara PKS dari 344 menjadi 544 suara tanpa penjelasan yang memadai.

Sementara, Kepala Suku Moskona, Zakarias Ogoney, menambahkan bahwa pembukaan 7 TPS Weriagar diperlukan untuk memastikan kebenaran data.

Permintaan penyelesaian masalah di tingkat kabupaten dan dukungan terhadap Bawaslu untuk menangani dugaan penggelembungan suara juga disuarakan.

Mereka menyerukan pembukaan kotak suara di Rapat Pleno malam itu untuk keadilan dan transparansi.

Kedua belah pihak menegaskan kesiapan menerima hasil perhitungan ulang, namun menuntut keadilan dalam proses tersebut.

Mereka menekankan bahwa penetapan hasil pleno tingkat kabupaten tidak boleh dilakukan sebelum pembukaan kotak suara 7 TPS Weriagar.

” Dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan, mereka telah mengajukan permohonan kepada KPU dan Bawaslu untuk membuka kotak suara tersebut sebelum penetapan hasil pleno kabupaten. ” sebut Kepala Suku tadi malam dalam orasinya.

Baca Juga  DPRP Papua Tengah Kunjungi Mapolres Nabire, Desak Penegakan Hukum yang Adil

Untuk diketahui penetapan hasil jenis PEMILU DPRD Kabupaten Teluk Bintuni disahkan pada pukul 04.28 Wit, Sabtu (9/3/2024) oleh Ketua KPU Teluk Bintuni.

Sebelumnya, dengan mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian Polres Teluk Bintuni, Ketua BAWASLU Sopiah Tokomadoran, kepada massa yang melakukan orasi untuk membuka 7  kotak suara asal distrik Weriagar itu, ia menyampaikan, ” Oke baik, Bapak Ibu rekapitulasi sudah selesai, apabila ada keberatan maka masih ada proses hukum lainnya yaitu ke Mahkamah Konstitusi, kalau Bapak Ibu punya bukti punya data, disiapkan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi .  Waktu diberikan tiga hari untuk melaporkan. ” ujar Ketua BAWASLU semalam (8/3).

Sedangkan Sekretaris Partai NasDem Teluk Bintuni, Jen Fimbay dalam rapat terbuka di Aula KPU, juga menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapil 3 (distrik Weriagar).

Sekretaris Partai NasDem menolak menandatangani berita acara Dapil 3 saat penetapan hasil di Aula KPU Teluk Bintuni, Sabtu pagi (9/3)
Sekretaris Partai NasDem menolak menandatangani berita acara Dapil 3 saat penetapan hasil di Aula KPU Teluk Bintuni, Sabtu pagi (9/3)

Pantauan media ini, pada saat pengesahan penetapan hasil, Jen Fimbay menolak menandatangani berita acara dari Dapil 3 , sedangkan berita acara Dapil 1 dan 2 , sekretaris Partai NasDem tersebut turut menandatangani bersama saksi dari Partai politik lainnya yang hadir di saat itu.  [HS]

Share :

Baca Juga

BERITA

Kejari Teluk Bintuni Dampingi Pemkab Tertibkan 78 Kendaraan Dinas Tak Sesuai Peruntukan
Gabriel Bame (baju hijau) saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Manokwari dan bertemu dengan para guru, wali murid, serta siswa-siswi di ruang guru. (Foto: Julius S./MPR)

BERITA

Anggota DPRK Tambrauw, Gabriel Bame, Dampingi Siswa Mendaftar di Manokwari

BERITA

Wujud Sinergi TNI-Rakyat: Jembatan Darurat Terbangun di Distrik Wamesa

BERITA

Kodim 1806/Teluk Bintuni Gelar Karya Bakti: Warga dan TNI Bersatu Jaga Lingkungan Waraitama
Keterangan foto: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana. (Foto: Dokumentasi pribadi/istimewa)

BERITA

Tenaga CPNS dan P3K di Sorsel Teriakkan Nasib Gaji, Ombudsman Papua Barat Minta Kepala Daerah Bertindak
Kasat Intel Polresta Manokwari, Antonius Firman Paribang, berdialog dengan para orang tua calon siswa di depan Kantor Dinas Pendidikan Manokwari, Rabu (3/7/2025).

BERITA

Pengamanan Ketat PPDB Manokwari, Polresta Siaga Antisipasi Lonjakan Pendaftar

BERITA

Bupati Teluk Bintuni Hadiri Pemakaman Izaac Laukoun, Sebut Sebagai Putra Terbaik Daerah

BERITA

Kapolda Papua Barat Pimpin Sidang Kelulusan Akhir Penerimaan Polri T.A. 2025: 131 Peserta Lulus Seleksi