Lanny Jaya, Mediaprorakyat.com — Perkumpulan Ekosistem Bumi (EMBUN) Pegunungan Papua bersama Fasilitator Regional Papua Pegunungan dan Sekretariat Foker LSM Papua menggelar konsolidasi kaum muda untuk membahas isu strategis sekaligus mendorong Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Kabupaten Lanny Jaya.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lanny Jaya, Senin (28/9/2026), pukul 09.00 hingga 15.00 WIT. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan KNPI Kabupaten Lanny Jaya, GMKI, sejumlah komunitas, masyarakat adat, serta Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Konsolidasi dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Ir. Yohanes D.B. Sangur, dengan mengusung tema “Konsolidasi Kaum Muda Menghadapi Isu Strategis dalam Mendukung Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.”
Direktur Perkumpulan EMBUN Pegunungan Papua, Kedizon Kogoya, mengatakan kehadiran EMBUN di Papua Pegunungan didorong oleh pengalaman organisasi dalam melakukan pemetaan wilayah adat di sejumlah daerah, seperti Manokwari, Kaimana dan Jayapura.
Menurut Kedizon, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan serta hak masyarakat hukum adat di tengah berbagai program pembangunan.
“Kehadiran EMBUN di wilayah Papua Pegunungan ini bagaimana untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, terutama di Kabupaten Lanny Jaya,” ujar Kedizon.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam dan warisan masyarakat adat agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
“Jangan kita tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan mata air kepada generasi kita yang akan datang,” katanya.
Kedizon menegaskan, upaya mendorong Perda PPMHA membutuhkan kolaborasi antara kaum muda, masyarakat adat, pemerintah daerah dan DPRK Lanny Jaya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat memiliki dasar hukum yang jelas di tingkat daerah.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Yohanes D.B. Sangur, mengapresiasi inisiatif EMBUN Pegunungan Papua dan Foker LSM Papua yang melibatkan kaum muda dalam pembahasan perlindungan masyarakat hukum adat.
“Atas nama pemerintah daerah, kami sangat mengapresiasi EMBUN dan Foker LSM Papua yang pada hari ini melakukan konsolidasi kaum muda untuk menghadapi isu strategis dalam mendukung pengakuan dan perlindungan hukum adat, terutama di Kabupaten Lanny Jaya,” ujar Yohanes.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memberikan apresiasi terhadap inisiatif dalam mempersiapkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Pemerintah daerah berharap hasil diskusi dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat di Lanny Jaya.
Yohanes menyebut sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, antara lain tanah, pohon dan hasil hutan, obat-obatan tradisional, sungai, serta topografi dan lingkungan pegunungan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat.
“Harapannya nanti dapat menghasilkan satu Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.
Konsolidasi tersebut menjadi ruang dialog antara kaum muda, masyarakat adat, organisasi kepemudaan, komunitas, lembaga masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk membahas isu strategis, sekaligus menghimpun masukan dalam proses penguatan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lanny Jaya. [js]








