Bintuni, Mediaprorakyat.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah puncak musim kemarau panjang. Langkah tersebut dilakukan dengan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana penanganan karhutla.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, meninjau langsung Posko Komando Terpadu Penanganan Karhutla yang berlokasi di GSG Kalikodok, Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (28/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi sejumlah pejabat dan staf terkait. Ia memeriksa kesiapan berbagai peralatan yang akan digunakan dalam penanganan karhutla, mulai dari kendaraan operasional, mesin pompa air, selang, alat pemadam, hingga Alat Pelindung Diri (APD).
Yohanis menegaskan, seluruh sarana dan prasarana harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan kapan saja. Menurutnya, kesiapan peralatan menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
“Semua kendaraan dan peralatan harus dipastikan dalam kondisi siap operasional. Mesin pompa, selang, alat pemadam, dan perlengkapan lainnya juga wajib berfungsi dengan baik saat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Selain mengecek peralatan, Bupati juga memastikan kesiapan personel yang akan diterjunkan ke lapangan. Berdasarkan rencana, tim penanganan karhutla akan bergeser ke Distrik Sumuri, salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi terjadi kebakaran lahan.
Menurut Yohanis, pembentukan Posko Komando Terpadu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat respons terhadap potensi bencana karhutla.
Ia mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta perekonomian.
“Dengan menjaga kesiapsiagaan personel dan sarana, kita ingin memastikan situasi tetap aman dan mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Pencegahan, pemantauan dini, dan respons cepat harus menjadi prioritas agar potensi kebakaran dapat segera dikendalikan.
Posko Komando Terpadu Penanganan Karhutla melibatkan berbagai unsur, di antaranya BPBD, TNI, Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait), relawan, serta masyarakat. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dalam memantau dan menangani laporan terkait potensi kebakaran.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Teluk Bintuni berharap sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat semakin kuat sehingga potensi karhutla dapat ditangani secara cepat dan tidak meluas.[tim/hs]
