Bintuni, Mediaprorakyat.com — Pertanyaan mengenai siapa yang paling menikmati kekayaan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam dialog publik yang digagas Forum Man’ro Teluk Bintuni.
Dialog tersebut digagas untuk membuka ruang diskusi mengenai pengelolaan migas di Papua, khususnya Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil migas. Forum Man’ro menilai, kekayaan sumber daya alam di daerah harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan nyata bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Pendiri Forum Man’ro Teluk Bintuni, Darius Susure, mengatakan pengelolaan migas tidak seharusnya berhenti pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Menurutnya, industri migas harus mampu menciptakan nilai tambah, kepemilikan, kesempatan usaha, lapangan kerja, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Sebagai pendiri Forum Man’ro Teluk Bintuni, kami menggagas satu dialog publik di Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia,” ujar Darius Susure kepada Mediaprorakyat.com, Kamis malam (27/8/2026).
Ia menjelaskan, dialog publik tersebut akan mempertemukan berbagai unsur dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, masyarakat adat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum.
Forum Man’ro mengundang Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, DPRK Teluk Bintuni, DPRK Otsus Teluk Bintuni, DPR Papua dari Dapil Teluk Bintuni, DPR Papua jalur Otsus Dapil Teluk Bintuni, LMA Tujuh Suku Teluk Bintuni, mahasiswa dan mahasiswi Teluk Bintuni, organisasi kemasyarakatan, kelompok Cipayung, serta masyarakat umum.
Sejumlah pihak juga direncanakan hadir sebagai pemateri atau pembicara, di antaranya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, DPRK Teluk Bintuni, DPR Papua dari Dapil Teluk Bintuni, DPR Otsus, serta kalangan akademisi.
Dialog publik tersebut rencananya digelar pada Senin, 14 September 2026 di Teluk Bintuni.
Darius yang merupakan salah satu tokoh pemuda dari Tujuh Suku dan berasal dari Suku Irarutu, sebagai salah satu pemilik ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni, berharap forum tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk membongkar berbagai persoalan sekaligus membahas masa depan pengelolaan migas di daerah.
Menurutnya, masyarakat adat dan OAP perlu dilibatkan secara bermakna dalam pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua.
“Jangan sampai migas hanya diekstraksi dari Papua, tetapi masyarakat di atas tanah Papua tidak mendapatkan nilai tambah yang seharusnya,” tegasnya.
Ia menilai, pembahasan migas harus diarahkan pada bagaimana kekayaan alam tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Teluk Bintuni, bukan hanya dalam bentuk penerimaan pemerintah, tetapi juga melalui kepemilikan, peluang usaha, lapangan pekerjaan, transfer pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan.
Dialog publik ini diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai pandangan sekaligus merumuskan gagasan mengenai tata kelola migas yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Teluk Bintuni dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Pertanyaan “siapa menikmati migas Teluk Bintuni?” pun diharapkan tidak berhenti sebagai kritik, tetapi menjadi pintu masuk untuk membicarakan secara terbuka bagaimana masyarakat adat dan OAP dapat memperoleh manfaat yang lebih nyata dari kekayaan alam di daerahnya. [hs]
