Bintuni , Mediaprorakyat.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Daerah sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama musim kemarau.
Pembentukan satgas tersebut dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., dalam rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, pemadam kebakaran, BP Tangguh, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, Kamis (27/8/2026).
Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya risiko karhutla, termasuk kebakaran di Distrik Sumuri, kawasan Tanah Merah, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, kualitas udara, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian.
Bupati Yohanis Manibuy menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, terpadu, terukur, dan melalui koordinasi lintas sektor.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Teluk Bintuni akan menyiapkan sekretariat Posko Satgas di Gedung Serbaguna (GSG) sebagai pusat koordinasi dan komunikasi yang beroperasi selama 24 jam.
Satgas tersebut melibatkan BPBD, TNI-Polri, Damkar, BP Tangguh, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah distrik.
Setiap unsur diminta menginventarisasi sumber daya yang dimiliki dan membangun sistem komunikasi bersama guna mempercepat respons terhadap setiap laporan bencana.
Bupati juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap titik api. Pemerintah distrik diminta aktif melaporkan setiap indikasi kebakaran, sementara BPBD harus menyiapkan dan memperbarui data sebaran titik api di setiap distrik sebagai dasar pengerahan personel dan peralatan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah titik api menjadi kebakaran besar. Deteksi dini, laporan cepat, dan respons cepat harus menjadi pola kerja satgas.”
Gangguan Kesehatan Meningkat
Di sisi lain, Dinas Kesehatan melaporkan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan, khususnya ISPA dan asma, pascakebakaran.
Edukasi kepada masyarakat terkait dampak asap telah dilakukan. Selain itu, bantuan oksigen juga telah dikirim ke Puskesmas Tofoi dan Manimeri.
Ketersediaan obat untuk penanganan luka bakar turut menjadi perhatian karena stok yang tersedia masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan air bersih, serta keberlangsungan aktivitas warga.
BNPB Dukung Operasi Water Bombing
Dalam penanganan karhutla di Teluk Bintuni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan operasi pemadaman udara atau water bombing, khususnya untuk wilayah Distrik Sumuri.
Dukungan tersebut berupa satu unit helikopter water bombing. Selain itu, terdapat dua unit helikopter water bombing dari BP Berau Ltd yang turut mendukung penanganan kebakaran.
BP Tangguh juga terus memantau perkembangan titik api dan telah melakukan penanganan di sejumlah wilayah. Kebakaran masih dilaporkan cukup masif terjadi di wilayah Tofoi dan Onar.
BP Tangguh juga memberikan dukungan dua unit alkon untuk masing-masing distrik guna membantu penanganan kebakaran di Distrik Taroi, Weriagar, dan Tomu.
Bupati menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan operasi water bombing, terutama mengenai wilayah dan jalur operasi armada udara. Sosialisasi diperlukan untuk menjamin keselamatan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas pemadaman.
Sekretaris Daerah Teluk Bintuni turut menekankan perlunya penguatan komunikasi antara Pemkab Teluk Bintuni, Pemerintah Provinsi Papua Barat, BNPB, BP Tangguh, dan pihak pendukung lainnya agar seluruh penanganan bencana berjalan dalam satu sistem koordinasi.
Satu Posko, Satu Data, Satu Gerak
Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana diarahkan untuk menangani tiga persoalan utama selama musim kemarau, yakni kekeringan, kebakaran, dan kebutuhan air bersih.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menginventarisasi sumber daya yang dimiliki untuk kemudian disusun dalam rencana kerja satgas bersama pemerintah distrik.
Melalui posko yang aktif selama 24 jam, pembaruan data titik api, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi lintas sektor, Pemkab Teluk Bintuni berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, terpadu, dan responsif.
Sumber informasi: Prokompim Kabupaten Teluk Bintuni.
