Manokwari Mediaprorakyat.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat menyoroti belum berfungsinya sejumlah lampu lalu lintas (traffic light) di Kabupaten Manokwari. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kualitas pelayanan publik.
Sorotan itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana, pada Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, lampu lalu lintas di sejumlah titik strategis, seperti Jalur Swapen Perkebunan dan Jalan Pertakahan di depan Gedung Wanita, hingga kini belum berfungsi secara optimal.
Atkana menjelaskan, persoalan tersebut bukan hal baru. Ombudsman Papua Barat sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat pada 7 Mei 2025 untuk membahas tidak berfungsinya lampu lalu lintas di beberapa titik di Manokwari.
Dalam pertemuan tersebut, Dishub Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa lampu lalu lintas di dua lokasi tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
Meski demikian, Dishub Provinsi Papua Barat menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dishub Kabupaten Manokwari dan PLN Manokwari, guna mengetahui penyebab gangguan sekaligus mencari solusi.
Ombudsman juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lampu lalu lintas tersebut.
Atkana menilai, kondisi lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di tengah tingginya aktivitas kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut hingga terjadi kecelakaan baru kemudian dilakukan pembenahan.
“Jangan kita abaikan hingga kecelakaan lalu lintas terjadi, baru kita benahi,” tegas Atkana.
Menurutnya, keberadaan lampu lalu lintas sangat penting untuk mengatur pergerakan kendaraan, terutama pada ruas jalan yang padat dan ramai. Ketidakberfungsian fasilitas tersebut juga dapat mengurangi rasa aman masyarakat sebagai pengguna jalan.
Ombudsman juga meminta pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab terkait kewenangan penanganan fasilitas lalu lintas.
Atkana mengatakan, jika terdapat persoalan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, maka seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga demi kepentingan masyarakat.
“Untuk pelayanan publik yang baik, mari kita layani masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ia mendorong Dishub Provinsi Papua Barat dan Dishub Kabupaten Manokwari segera melakukan langkah konkret untuk memastikan lampu lalu lintas di titik-titik strategis dapat kembali berfungsi dengan baik.
Atkana menegaskan, pembenahan fasilitas lalu lintas menjadi penting karena Manokwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di daerah tersebut menjadi bagian dari wajah pemerintahan provinsi.
“Manokwari adalah wajah dari ibu kota Provinsi Papua Barat,” pungkas Atkana. [hs]
