Home / Berita / Bisnis & Ekonomi / Teluk Bintuni

Senin, 27 Juli 2026 - 11:11 WIT

Warga Tujuh Kampung di Distrik Kaitaro Curhat ke Petugas Sensus Ekonomi 2026, Air Bersih, Internet hingga Bansos Jadi Keluhan

Pengawas Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Distrik Kaitaro, Agung Sukarto, berfoto di depan papan nama Kampung Furere saat melaksanakan pendataan masyarakat. Selama pelaksanaan sensus, petugas menghimpun berbagai aspirasi warga terkait kebutuhan air bersih, akses internet, layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi nelayan di Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni. (Dok. Petugas SE 2026)

Pengawas Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Distrik Kaitaro, Agung Sukarto, berfoto di depan papan nama Kampung Furere saat melaksanakan pendataan masyarakat. Selama pelaksanaan sensus, petugas menghimpun berbagai aspirasi warga terkait kebutuhan air bersih, akses internet, layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi nelayan di Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni. (Dok. Petugas SE 2026)

Bintuni, Mediaprorakyat.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di tujuh kampung di Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Selama proses pendataan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga Juli 2026, warga memanfaatkan kehadiran petugas untuk menyampaikan beragam keluhan terkait pelayanan dasar dan kondisi ekonomi.

Pengawas Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Distrik Kaitaro, Riski Makasiar, mengatakan keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat meliputi sulitnya memperoleh air bersih, tidak berfungsinya jaringan internet, terbatasnya pasokan listrik, pelayanan kesehatan yang belum optimal, hingga masalah pendidikan dan bantuan sosial.

Menurut Riski, warga Kampung Kawaf mengeluhkan jaringan internet yang telah lama tidak berfungsi tanpa adanya perbaikan. Sementara itu, masyarakat di Kampung Kawaf, Kampung Warganusa II, dan Kampung Tugu Rama juga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Sebagian besar warga hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sektor ekonomi, mayoritas masyarakat Distrik Kaitaro bekerja sebagai nelayan penangkap kepiting. Namun, hasil tangkapan mereka terus menurun karena nelayan dari luar distrik mendapat izin dari pemilik hak ulayat untuk menangkap kepiting di wilayah tersebut. Kondisi itu berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan lokal.

Petugas sensus yang melakukan pendataan terhadap sekitar 600 kepala keluarga (KK) juga menerima keluhan terkait pelayanan kesehatan. Warga menilai sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) jarang beroperasi sehingga pelayanan kesehatan belum maksimal.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi pendidikan. Mereka mengaku masih sering mendapati guru belum berada di tempat tugas, sehingga proses belajar mengajar di sekolah belum berjalan secara optimal.

Riski menuturkan, saat melakukan pendataan terhadap warga asal Kaitaro yang berada di Kota Bintuni, ia juga menerima pertanyaan mengenai kehadiran tenaga pendidik di distrik tersebut.

“Kenapa ibu guru belum berangkat bertugas ke Kaitaro? Sekarang belum musim hujan, jadi tidak ada air,” ujar Riski menirukan pertanyaan salah seorang warga yang ditemuinya saat dimintai keterangan wartawan di Kampung Argosigemerai, Senin (27/7/2026).

Tak hanya itu, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan mengenai program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Riski, masyarakat berharap pendataan yang dilakukan petugas dapat berkaitan dengan penyaluran bantuan tersebut.

“Warga juga mengeluhkan soal bantuan sosial seperti BLT dan PKH kepada kami. Namun, tugas kami bukan melakukan pendataan bansos, melainkan mendata kondisi perekonomian masyarakat untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat,” jelas Riski.

Riski menambahkan, pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dilakukan terhadap warga yang berada di Distrik Kaitaro, tetapi juga masyarakat asal Kaitaro yang sementara berdomisili di luar distrik, termasuk di Kota Bintuni.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menugaskan tiga petugas, yakni Riski Makasiar sebagai pengawas pendataan, didampingi Agung Sukarto dan Rita Jumila Thoni sebagai petugas lapangan. Seluruh rangkaian pendataan di tujuh kampung Distrik Kaitaro telah diselesaikan sebelum 31 Agustus 2026 sesuai tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama proses pendataan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mulai dari penyediaan air bersih, internet, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Suasana salah satu kampung di Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni, yang menjadi lokasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Warga di sejumlah kampung menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan air bersih, listrik, jaringan internet, serta belum optimalnya pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan pendidikan. (Dok. Petugas SE 2026)

[hs]

Share :

Baca Juga

Yohannes Akwan, S.H., M.A.P., C.L.A.

Berita

Tim Kuasa Hukum Minta Saksi Berkata Jujur untuk Ungkap Kematian Yanto Idoorway
Keterangan Foto: Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, drg. Alfons Manibuy, DESS, melakukan tendangan perdana sebagai tanda dibukanya secara resmi Turnamen Gawang Mini dan Bola Voli dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Gaya Baru, RT 002/RW 004, Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (7/8/2026). Turnamen yang digelar secara swadaya ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sebagai ajang mempererat persaudaraan, semangat gotong royong, dan pembinaan atlet muda. (Istimewa)

Berita

Sambut HUT RI ke-81, Anggota DPR RI Buka Turnamen Olahraga di Teluk Bintuni
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Henry D. Kapuangan, saat membuka secara resmi Pelatihan Aplikasi DAPODIK, Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD), serta Pelatihan Perencanaan dan Pelaporan Penggunaan Dana BOP Daerah dan BOS Pusat Tahun 2026 di Bintuni, Jumat (7/8/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel serta validitas data DAPODIK untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan terwujudnya visi Teluk Bintuni SERASI.

Berita

Henry Kapuangan: Dana BOS, BOP dan DAPODIK Jadi Kunci Wujudkan Teluk Bintuni SERASI
Foto bersama usai konferensi pers Masyarakat Adat Marga Esnam dan Marga Isbeined, Suku Moskona, bersama perwakilan Himpunan Pemuda Moskona (HIPMOS), Perkumpulan Panah Papua, akademisi, anggota DPRK Kabupaten Teluk Bintuni, serta Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni setelah penyerahan dokumen usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sekretariat HIPMOS, Kampung Lama, Bintuni, Jumat (7/8/2026). Foto: MPR/Haiser.

Berita

HIPMOS Kawal Pengakuan MHA Esnam-Isbeined
Keterangan gambar: Salah satu petugas SPPG Indayana Bintuni, menunjukkan kendaraan distribusi resmi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG Indayana Bintuni, Edha Sidabutar, S.Gz, menegaskan berbagai isu yang beredar di media sosial, termasuk tuduhan penggunaan kendaraan distribusi untuk mengangkut sampah, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (Foto: Istimewa)

Berita

SPPG Indayana Bintuni: Isu di Medsos Tak Sesuai Fakta

Berita

Kodim 1806/Teluk Bintuni Terima Satu Unit Mobil Damkar dari Mabes TNI AD
Terduga pelaku berinisial SA (31) diamankan Tim URC Polres Teluk Bintuni di Mapolres Teluk Bintuni untuk menjalani proses penyidikan terkait dugaan pencurian uang tunai yang diduga berasal dari Dana Kampung Saengga. Wajah terduga disamarkan guna menghormati asas praduga tak bersalah. Dok. Polres Teluk Bintuni

Berita

Tim URC Polres Teluk Bintuni Ringkus Terduga Pelaku Dugaan Pencurian Dana Kampung

Berita

Kapolres Teluk Bintuni Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat di Distrik Babo, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas