Manokwari , Mediaprorakyat.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat di Jalan Merdeka No. 2, Kabupaten Manokwari, Selasa (14/7/2026).
Rombongan Kanwil Pemasyarakatan dipimpin oleh Putu Murdiana dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana, didampingi Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Papua Barat.
Amus Atkana mengatakan, audiensi tersebut merupakan kunjungan silaturahmi perdana Kanwil Pemasyarakatan Papua Barat ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Pertemuan ini bertujuan mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pemasyarakatan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kunjungan ini merupakan silaturahmi untuk memperkuat fungsi koordinasi dan kolaborasi dalam membangun pelayanan publik yang baik, khususnya pelayanan pemasyarakatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujar Atkana, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah hasil evaluasi dan pengawasan yang diharapkan menjadi perhatian Kanwil Pemasyarakatan.
Ombudsman mendorong peningkatan transparansi dan pelayanan prima di seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan negara (Rutan). Salah satu perhatian utama adalah kondisi Lapas Manokwari yang kapasitas huniannya dinilai sudah tidak lagi memadai sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelebihan penghuni.
Selain itu, Ombudsman juga menyoroti penyelesaian sengketa kepemilikan lahan Lapas Manokwari yang dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pengembangan fasilitas pemasyarakatan.
Di bidang pembinaan warga binaan, Ombudsman mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk dukungan terhadap program pendidikan kesetaraan paket yang telah berjalan di Lapas maupun Rutan.
Tak hanya itu, Ombudsman Papua Barat juga menekankan pentingnya pengelolaan air bersih di Lapas Fakfak serta perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga binaan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi. Pengawasan terhadap pihak pengelola penyedia makanan juga dinilai perlu diperketat oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Atkana menambahkan, audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Pertemuan diakhiri dengan saling bertukar plakat sebagai simbol komitmen bersama untuk terus membangun pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkualitas di lingkungan Kanwil Pemasyarakatan Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Harapan kami, sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemasyarakatan, semakin baik dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutup Amus Atkana.
[hs]
