Manokwari, Mediaprorakyat.com — Pagi itu, halaman sejumlah sekolah dipenuhi wajah-wajah cemas. Orang tua datang membawa map berisi dokumen, berharap anak mereka diterima di sekolah negeri maupun sekolah yang dianggap favorit. Namun, harapan itu tak selalu berakhir bahagia. Keterbatasan ruang kelas dan daya tampung membuat banyak calon siswa harus pulang dengan kecewa.
Fenomena yang mengemuka pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini kembali memperlihatkan satu persoalan lama di Papua Barat: jumlah sekolah belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Di banyak daerah, terutama kawasan pinggiran dan pedalaman, sekolah masih sedikit, jaraknya berjauhan, sementara jumlah anak usia sekolah terus bertambah.
Di tengah situasi tersebut, Muhammadiyah memilih tidak sekadar mengeluhkan keadaan. Organisasi Islam yang telah lama bergerak di bidang pendidikan itu justru terus memperluas akses pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah baru, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Djaya, mengatakan Muhammadiyah ingin menjadi bagian dari solusi atas persoalan pendidikan di Tanah Papua.
“Ketika banyak orang berbicara tentang kekurangan ruang kelas, Muhammadiyah memilih menghadirkan ruang-ruang belajar baru. Kami ingin ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, sejak 2025 Muhammadiyah telah mendirikan SD Muhammadiyah 1 (MUTU) Kaimana, SMA Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) Manokwari, Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni (UNIMUTU), serta mengembangkan STKIP Muhammadiyah Manokwari menjadi Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UMPB).
Ekspansi itu berlanjut pada 2026. Muhammadiyah kembali membuka TK Aisyiyah 3 Manokwari, SMA Muhammadiyah Maritim (MUTI) Kaimana, SMA Muhammadiyah Cendekia Onim Fakfak (SMAMCOFA), serta SMA Sains dan Teknologi Muhammadiyah (SMAMTEKS) Prafi di Kabupaten Manokwari.
Bagi Mulyadi, pembangunan sekolah bukan sekadar menambah gedung. Yang jauh lebih penting adalah membuka jalan bagi anak-anak Papua untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Ia menjelaskan, tantangan pendidikan di Papua Barat masih sangat besar. Sebaran sekolah belum merata sehingga banyak anak harus menempuh perjalanan jauh untuk belajar. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah.
“Masih ada sekitar 40.329 anak yang putus sekolah. Rata-rata Lama Sekolah juga masih sekitar delapan tahun, atau setara kelas dua SMP. Ini harus kita dorong bersama agar meningkat menjadi minimal 12 tahun atau setara tamat SMA, bahkan lebih banyak lagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi,” katanya.
Muhammadiyah, lanjutnya, tidak membangun sekolah hanya untuk kelompok tertentu. Justru sebagian besar peserta didik yang belajar di amal usaha pendidikan Muhammadiyah berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama.
“Sekitar 60 hingga 80 persen siswa dan mahasiswa kami adalah saudara-saudara Orang Asli Papua dan beragama Nasrani. Pendidikan adalah ruang persaudaraan, bukan ruang sekat. Yang kami bangun adalah masa depan bersama,” tutur Mulyadi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh adat, masyarakat, serta Pemerintah Daerah Papua Barat yang selama ini memberikan dukungan terhadap pengembangan pendidikan Muhammadiyah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Papua tidak kekurangan anak-anak yang cerdas. Yang masih kita butuhkan adalah lebih banyak sekolah, lebih banyak guru, dan lebih banyak kesempatan belajar. Muhammadiyah akan terus hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Kami menghadirkan kebermanfaatan nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan,” pungkasnya.
[rls/hs]
