Home / Berita / Nasional / Papua Barat

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:19 WIT

Ombudsman RI Soroti Pemalangan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Terkait Polemik Jabatan Sekda

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana.

Manokwari, Mediaprorakyat.comKepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana, menyayangkan aksi pemalangan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Suku Moi terkait polemik jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Amus Atkana menilai tindakan pemalangan terhadap kantor yang memberikan pelayanan publik merupakan langkah yang tidak tepat karena berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat serta mencoreng citra penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Ombudsman mendorong Pemerintah Kabupaten Sorong agar segera mengambil langkah yang bijaksana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Amus Atkana, Kamis (9/7).

Menurutnya, Dinas Pendidikan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran sangat strategis, terlebih saat ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai layanan administrasi pendidikan, mulai dari urusan guru, tenaga kependidikan, peserta didik hingga masyarakat, sangat bergantung pada kelancaran operasional dinas tersebut.

“Apabila kantor Dinas Pendidikan dipalang, maka pelayanan publik berpotensi terhenti. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur, tetapi juga guru, peserta didik, dan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan,” tegasnya.

Amus mengingatkan agar instansi yang memberikan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan, tidak dijadikan sasaran aksi pemalangan maupun bentuk protes lainnya yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, sehingga penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara damai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

“Mari bersama-sama menyampaikan saran dan masukan yang baik demi perbaikan pelayanan publik ke depan. Kecerdasan dibangun melalui pendidikan. Karena itu, mari kita dukung pembangunan SDM Papua agar terus maju dan bangkit,” tutup Amus Atkana.

 

[hs]

Share :

Baca Juga

Yohannes Akwan, S.H., M.A.P., C.L.A.

Berita

Tim Kuasa Hukum Minta Saksi Berkata Jujur untuk Ungkap Kematian Yanto Idoorway
Keterangan Foto: Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, drg. Alfons Manibuy, DESS, melakukan tendangan perdana sebagai tanda dibukanya secara resmi Turnamen Gawang Mini dan Bola Voli dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Gaya Baru, RT 002/RW 004, Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (7/8/2026). Turnamen yang digelar secara swadaya ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sebagai ajang mempererat persaudaraan, semangat gotong royong, dan pembinaan atlet muda. (Istimewa)

Berita

Sambut HUT RI ke-81, Anggota DPR RI Buka Turnamen Olahraga di Teluk Bintuni
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Henry D. Kapuangan, saat membuka secara resmi Pelatihan Aplikasi DAPODIK, Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD), serta Pelatihan Perencanaan dan Pelaporan Penggunaan Dana BOP Daerah dan BOS Pusat Tahun 2026 di Bintuni, Jumat (7/8/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel serta validitas data DAPODIK untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan terwujudnya visi Teluk Bintuni SERASI.

Berita

Henry Kapuangan: Dana BOS, BOP dan DAPODIK Jadi Kunci Wujudkan Teluk Bintuni SERASI
Foto bersama usai konferensi pers Masyarakat Adat Marga Esnam dan Marga Isbeined, Suku Moskona, bersama perwakilan Himpunan Pemuda Moskona (HIPMOS), Perkumpulan Panah Papua, akademisi, anggota DPRK Kabupaten Teluk Bintuni, serta Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni setelah penyerahan dokumen usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sekretariat HIPMOS, Kampung Lama, Bintuni, Jumat (7/8/2026). Foto: MPR/Haiser.

Berita

HIPMOS Kawal Pengakuan MHA Esnam-Isbeined
Keterangan gambar: Salah satu petugas SPPG Indayana Bintuni, menunjukkan kendaraan distribusi resmi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG Indayana Bintuni, Edha Sidabutar, S.Gz, menegaskan berbagai isu yang beredar di media sosial, termasuk tuduhan penggunaan kendaraan distribusi untuk mengangkut sampah, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (Foto: Istimewa)

Berita

SPPG Indayana Bintuni: Isu di Medsos Tak Sesuai Fakta

Berita

Kodim 1806/Teluk Bintuni Terima Satu Unit Mobil Damkar dari Mabes TNI AD
Terduga pelaku berinisial SA (31) diamankan Tim URC Polres Teluk Bintuni di Mapolres Teluk Bintuni untuk menjalani proses penyidikan terkait dugaan pencurian uang tunai yang diduga berasal dari Dana Kampung Saengga. Wajah terduga disamarkan guna menghormati asas praduga tak bersalah. Dok. Polres Teluk Bintuni

Berita

Tim URC Polres Teluk Bintuni Ringkus Terduga Pelaku Dugaan Pencurian Dana Kampung

Berita

Kapolres Teluk Bintuni Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat di Distrik Babo, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas