Papua Tengah, Mediaprorakyat.com – Ketua DPW PPP Provinsi Papua, Freny Anouw, mengajak masyarakat agar tidak serta-merta menyalahkan Gubernur Papua Tengah atas berbagai persoalan yang terjadi di wilayah tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh beredarnya kembali sebuah video lama yang dinilainya bermuatan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Freny pada Senin (6/7/2026). Menurutnya, video yang kembali beredar itu merupakan rekaman lama yang sengaja disebarluaskan untuk membangun opini negatif terhadap Gubernur Papua Tengah.
“Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah bahwa beberapa hari ini video Bapak Gubernur disebarkan ke mana-mana, bahkan hingga ke pesan pribadi. Saya tegaskan bahwa video tersebut merupakan video lama. Jangan mudah menanggapi penyebaran video itu karena ada unsur politik dan iri hati yang bertujuan membangun kebencian terhadap Gubernur Papua Tengah,” ujarnya.
Freny mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah terdiri atas delapan kabupaten, yakni Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena itu, menurutnya, seluruh persoalan yang terjadi di daerah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada gubernur.
“Ada kewenangan pemerintah kabupaten, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan pemerintah pusat. Jangan semua persoalan di daerah dilimpahkan kepada gubernur,” tegasnya.
Freny menilai para bupati memiliki peran strategis dalam menangani berbagai persoalan di wilayah masing-masing. Ia juga mempertanyakan peran lembaga legislatif, mulai dari DPRK, DPRP, DPR RI hingga DPD RI, dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.
“Hari ini masyarakat sedang menangis. Seharusnya DPRK, DPRP, DPR RI, dan DPD RI sebagai wakil rakyat tampil menyampaikan aspirasi masyarakat. Di mana suara mereka ketika masyarakat menghadapi situasi yang memanas akibat kasus penembakan dan berbagai musibah yang terjadi?” katanya.
Selain itu, Freny mempertanyakan apakah pemerintah kabupaten bersama para wakil rakyat telah melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Tengah untuk membahas berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Jangan lempar batu sembunyi tangan. Mari proaktif menyikapi persoalan yang terjadi saat ini. Saya mengajak seluruh kaum intelektual Papua Tengah untuk bersama-sama memberikan perhatian dan mencari solusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Freny memberikan apresiasi kepada Bupati Puncak yang dinilainya sigap melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Ia kembali mengimbau masyarakat agar tidak menyudutkan Gubernur Papua Tengah hanya berdasarkan video yang beredar, terlebih tanpa memahami konteks sebenarnya.
Meski demikian, Freny tidak menjelaskan secara rinci isi maupun konteks video yang dimaksud dalam keterangannya.
Pernyataan Freny disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap situasi keamanan di Papua Tengah pasca serangkaian insiden mematikan di Kabupaten Intan Jaya. Berbagai pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di Tanah Papua.
Desakan tersebut mencuat setelah sejumlah warga sipil dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak tembak yang terjadi belakangan ini. Korban di antaranya seorang ibu hamil, Melkiana Dwitau, Pendeta Elianus Agimbau, dan seorang pemuda bernama Okto Tigau.
[hs]
