Manokwari, Mediaprorakyat.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P., menyampaikan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah dengan capaian penurunan kemiskinan ekstrem tertinggi di Papua Barat pada periode 2024–2026.
“Kabupaten yang paling berhasil melakukan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari periode 2024–2025 hingga 2025–2026 adalah Kabupaten Teluk Bintuni, dengan realisasi penurunan hingga mencapai 5,86 persen,” ujar Merry saat kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Menurut data BPS Papua Barat, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Teluk Bintuni berhasil ditekan dari 18,07 persen pada tahun 2024 menjadi 5,86 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari intervensi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah secara terarah dan berkelanjutan.
Merry menyebutkan, secara nasional Teluk Bintuni bahkan masuk dalam jajaran daerah dengan penurunan kemiskinan ekstrem terbaik di Indonesia.
“Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Teluk Bintuni mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga berada pada kisaran 5–6 persen. Ini tentu patut diapresiasi,” katanya.
BPS juga menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Langkah itu dinilai selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi data sosial ekonomi nasional.
“Dengan menggunakan DTSEN, terutama desil 1 sampai 4 sebagai dasar intervensi program, maka sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelas Merry.
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa upaya menekan angka kemiskinan harus terus diiringi dengan pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kolaborasi pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat sangat penting. OPD teknis juga harus memastikan program yang dijalankan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
BPS Papua Barat juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan BPS melalui nota kesepahaman (MoU), agar pemanfaatan data sosial ekonomi dapat lebih maksimal dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai layak kembali memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah.
[tim/hs]
