Bintuni, Mediaprorakyat.com – Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Joko Lingara, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se-Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Hotel Stenkool Bintuni, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (11/05/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi MKKS SMA dan SMK untuk Pendidikan Berkualitas di Papua Barat” ini dihadiri para kepala sekolah SMA dan SMK dari tujuh kabupaten di Papua Barat, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Jane M. Fimbay, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni Dr. Henry D. Kapuangan, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Eka Padmahantara Antonius, Plt Direktur RSUD Teluk Bintuni Novita Panggau, mewakili Dandim 1806/TB Kapten CTP Salvator Y. Teniwut, anggota DPR Papua Barat Fachry Tura dan Arius Mofu, perwakilan Polres Teluk Bintuni, serta para kepala sekolah SMA dan SMK se-Papua Barat.
Ketua Panitia Pelaksana, Alex Hattu, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor MKKS SMA/SMK Papua Barat Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja organisasi guna memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar kepala sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Papua Barat.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antar kepala sekolah, menyatukan persepsi terkait kebijakan pendidikan, menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik antar satuan pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
“Rakor ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang yang berasal dari berbagai kabupaten di Papua Barat,” ujar Alex Hattu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Joko Lingara menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, forum ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan holistik di Papua Barat.
“Tema rakor kali ini sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan di Papua Barat saat ini. Pendidikan tidak dapat dibangun secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Joko Lingara.
Ia mengungkapkan, Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan serius di sektor pendidikan, seperti angka anak tidak sekolah, putus sekolah, hingga persoalan literasi dasar yang membutuhkan perhatian semua pihak.
Menurutnya, pendidikan di Papua Barat harus tetap berpijak pada identitas budaya dan kearifan lokal, namun tetap mampu menjawab tantangan global agar generasi muda Papua Barat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Joko Lingara juga menyinggung dinamika kebijakan pengelolaan pendidikan menengah yang saat ini tengah didorong Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan amanat PP Nomor 106 Tahun 2021, terkait pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi.
“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni siap bersinergi dan mendukung proses transisi agar berjalan baik, tertib, dan tidak mengganggu kualitas pelayanan pendidikan di sekolah,” tegasnya.
Ia berharap Rakor MKKS yang berlangsung selama tiga hari tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret, taktis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan dunia pendidikan di Papua Barat.
“Mari jadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi peserta didik untuk bertumbuh, belajar, dan membangun masa depan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Rakor MKKS SMA/SMK se-Papua Barat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga pendidikan guna mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Papua Barat.
[hs]
