Bintuni, Mediaprorakyat.com – Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Langkah ini dilakukan oleh Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas melalui pemantauan langsung serta dialog dengan masyarakat di Teluk Bintuni, dalam agenda monitoring distribusi BBM Tertentu (JBT) jenis solar dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis pertalite, Senin (27/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat, Alfons Manibui dan Charoline Makalew, turun langsung ke lapangan didampingi Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, serta jajaran Forkopimda. Turut hadir pula anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, Sales Area Manager Pertamina Papua Barat, Arif Rohman Khakim, pihak PLN, dan sejumlah instansi terkait.
Tim melakukan inspeksi di sejumlah titik, di antaranya SPBU Pertamina 86.983.07 Awarepi dan SPBU Kompak CV. Nurul Abadi 86.983.08 di SP 4 Banjar Ausoy. Selain itu, pemantauan juga dilakukan pada agen penyalur LPG di SP 5 Distrik Bintuni guna memastikan distribusi gas berjalan sesuai aturan.
Dalam kunjungan tersebut, Alfons Manibui juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait penyaluran BBM bersubsidi, khususnya pertalite. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Selain itu, tim turut melakukan pengecekan uji tera untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan sesuai standar yang berlaku. Verifikasi terhadap prosedur operasional serta mekanisme distribusi di SPBU juga menjadi bagian penting dari pengawasan.
Pengawasan langsung ini dinilai sebagai instrumen penting dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran. SPBU sebagai garda terdepan penyaluran BBM memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah sekaligus menutup potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi di wilayah Teluk Bintuni semakin tertib, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
[tim, hs]
