Bintuni, Mediaprorakyat.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Jadson F. Waprak, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat adat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
Menurutnya, harapan utama masyarakat adalah agar setiap program pemerintah mampu menjawab kebutuhan dasar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Harapan kami, program-program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Otonomi khusus ini jangan menjadi kepentingan siapapun, tetapi menjadi kebutuhan bersama, tidak hanya di Teluk Bintuni, melainkan seluruh Tanah Papua, khususnya Papua Barat,” ujar Jadson Waprak dalam keterangannya, Jumat (24/04/2026).
Sinergi dan Pengawasan dari Bawah
Jadson menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen, mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat, dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia menilai mekanisme perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dimulai dari tingkat kampung agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara langsung.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur kelembagaan harus terlibat dalam mengawal Otsus. Musrenbang harus dimulai dari kampung, lalu berjenjang ke kabupaten hingga provinsi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan secara sektoral, tetapi harus terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kesehatan harus didukung dengan infrastruktur pendukung seperti jalan yang layak, perumahan sehat, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi.
“Jangan hanya beralasan dana kurang. Kita harus mampu merancang program yang memaksimalkan anggaran daerah melalui kolaborasi antar dinas,” tambahnya.
Fokus pada Data dan Akuntabilitas
Selain itu, Jadson menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penyaluran anggaran Otsus. Data tersebut harus mencakup identitas, alamat, serta persebaran masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat.
Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran, serta tidak terjadi tumpang tindih antara program Otsus yang diperuntukkan bagi OAP dengan program nasional yang bersifat umum.
“Kita harus punya data yang jelas. Otsus ini fokus pada Orang Asli Papua, sehingga jika datanya rapi, kesejahteraan akan lebih mudah diwujudkan,” jelasnya.
Dorong Regulasi BLT Otsus
Terkait kondisi ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), Jadson mendorong adanya regulasi yang jelas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Otsus.
Ia menilai regulasi tersebut harus disusun secara matang dan terkoordinasi hingga ke pemerintah pusat agar benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat.
“Kalau regulasinya jelas, BLT Otsus bisa menjadi kebanggaan bagi Orang Papua. Harga BBM yang tinggi saat ini harus menjadi perhatian serius agar keadilan dapat terwujud,” ujarnya.
Apresiasi dan Ajakan Kolaborasi
Di akhir pernyataannya, Jadson Waprak mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyalurkan berbagai bantuan, termasuk program beasiswa bagi mahasiswa. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan transparansi agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari Dewan Adat, DPRD, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan Otsus.
“Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka kalau kuncinya tepat. Kuncinya adalah kerja sama. MRP tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan semua pihak agar kita bisa membawa aspirasi ini hingga ke pusat,” pungkasnya.
