Bintuni, Mediaprorakyat.com – Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Teluk Bintuni harus benar-benar menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, Musrenbang tahun ini menunjukkan perubahan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena melibatkan seluruh unsur penting mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga DPR Papua dan DPRK dalam satu forum sinergi.
“Kita tidak lagi melihat dari satu sudut pandang saja. Tujuannya jelas, pembangunan harus benar-benar mensejahterakan masyarakat,” ujar Irene, Jumat (24/4/2026).
Ia menekankan bahwa arah pembangunan di Tanah Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, difokuskan pada penciptaan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif demi terwujudnya keadilan dan kemandirian.
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam forum tersebut, Irene juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian keuangan daerah. Ia menilai ketergantungan Papua terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal, meskipun Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Sebagai solusi, BP3OKP bersama MRP dan DPRD mengusulkan kebijakan strategis agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus dapat dikembalikan sepenuhnya menjadi PAD.
“Kalau DBH Migas Otsus bisa menjadi PAD, kita tidak perlu lagi berbagi dengan daerah lain. Ini akan menjadi modal besar bagi kemandirian keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga berharap adanya revisi regulasi turunan Otonomi Khusus agar distribusi manfaat pembangunan lebih adil bagi enam provinsi di Tanah Papua.
Aspirasi Dasar Masyarakat Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Irene mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang diserap dalam Musrenbang sebagian besar menyangkut kebutuhan dasar, seperti rumah layak huni tipe 36, fasilitas MCK, sumur bor, hingga dukungan operasional bagi lembaga adat dan perempuan adat.
“Masyarakat tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin kebutuhan dasar terpenuhi dan bisa hidup lebih layak,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan adanya bantuan langsung tunai khusus bagi OAP. Irene menyebut usulan tersebut dapat direalisasikan sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas, termasuk kemungkinan melalui kebijakan khusus pemerintah pusat.
Musrenbang Lebih Transparan dan Terbuka
Irene menilai pelaksanaan Musrenbang di Teluk Bintuni tahun ini lebih transparan dan inklusif. Kehadiran BP3OKP bersama MRP dan DPRP/DPRK dinilai bukan sekadar formalitas, tetapi menjalankan fungsi pengawasan, sinkronisasi, dan harmonisasi sesuai amanat regulasi.
“Ini adalah penguatan kelembagaan agar amanat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat, dari tingkat kampung hingga provinsi,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan ini akan terus dikawal secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi, sebelum akhirnya dibahas di tingkat pusat.
“Harapan kita, apa yang direncanakan hari ini benar-benar menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” pungkas Irene.
