Bintuni, Mediaprorakyat.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bergerak cepat merespons kenaikan sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (21/04/2026), di Aula II Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP3 Manimeri.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., didampingi Plt. Sekretaris Daerah Ir. Ida Bagus Putu Suratna, MM. Turut hadir Ketua DPRD Romilus Tatuta, Kepala Bappelitbangda Rifaldhi Kwando, S.STP., M.AP, para asisten daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang diberlakukan oleh PT Pertamina (Persero) sejak 20 April 2026, di tengah dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi harga energi dan komoditas.
Sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan signifikan, di antaranya Pertamax Turbo (RON 98) yang naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter, serta Dexlite yang meningkat menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter.
Dalam arahannya, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari seluruh jajaran pemerintah daerah guna menekan dampak lanjutan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menginstruksikan OPD terkait, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), untuk aktif memantau perkembangan harga di lapangan dan melaporkannya secara berkala.
“Dinas Perindagkop agar memantau harga yang terlampaui melonjak dan melaporkan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM, terutama pada kios pengencer, guna mencegah disparitas harga yang tinggi. Pengawasan terhadap BBM bersubsidi juga diminta dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak terkait.
Ia turut mengajak jajaran Forkopimda dan instansi terkait untuk berperan aktif dalam memantau harga komoditas di pasar lokal, guna menjaga stabilitas distribusi barang serta mengantisipasi lonjakan harga.
Sebagai langkah konkret, TPID Kabupaten Teluk Bintuni didorong untuk segera menginisiasi kerja sama antar daerah, melaksanakan operasi pasar murah, serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjaga.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan menyusun neraca komoditas pangan strategis serta mengintegrasikan data pangan dengan para distributor guna meningkatkan akurasi pengendalian inflasi.
“Saya ajak kita semua untuk terus melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan secara berkelanjutan, guna memastikan stok di gudang pelaku usaha tetap aman dan tidak terjadi penimbunan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya mengaktifkan kembali satgas pangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, termasuk dalam praktik penimbunan maupun permainan harga.
Bupati juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mitra swasta, dan distributor agar bersama-sama menjaga stabilitas harga dan inflasi demi kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan respons cepat dari seluruh pihak. Kita harus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap stabil,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor dan langkah strategis yang terukur, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan kenaikan harga BBM.
[tim, hs ]
