Bintuni, Mediaprorakyat.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan pembentukan klaster khusus bagi 30 daerah tertinggal di Indonesia.
Di kutip dari media online katakini.com , usulan tersebut disampaikan agar pengalokasian anggaran dan kebijakan pembangunan bagi wilayah tertinggal tidak lagi disamakan dengan daerah yang sudah maju. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan.
Hal itu disampaikan Mendes Yandri dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Rabu (25/2). Ia menegaskan bahwa skema afirmasi menjadi kunci utama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan.
Menurutnya, apabila daerah tertinggal terus disandingkan dengan daerah maju dalam perebutan anggaran, maka kesenjangan ekonomi akan sulit dipangkas.
“Kita perlu anggaran khusus atau klaster khusus untuk menggeser daerah tertinggal. Kalau disandingkan dengan daerah yang sudah maju, mereka tidak akan bisa mengejar. Bahkan seringkali anggarannya justru lebih rendah dari daerah maju, ini yang membuat mereka semakin tertinggal,” ujar Mendes Yandri.
Ia memaparkan bahwa sekitar 90 persen pendapatan di 30 daerah tertinggal saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi karena potensi ekonomi lokal belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur.
Sebagai contoh, wilayah Nias Utara memiliki potensi kelapa yang besar, namun akses jalan yang memadai baru mencapai sekitar 26 persen.
Pemerintah, lanjut Yandri, menargetkan penyelesaian persoalan tersebut secara komprehensif melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Ia meminta para bupati dan kepala daerah agar bersikap proaktif dalam merinci kebutuhan spesifik wilayah masing-masing.
“Saya minta para kepala daerah detailkan kebutuhannya, mulai dari jumlah jembatan, panjang jalan, sampai sektor ekonomi yang ingin dibangkitkan. Jangan lagi hanya bicara persoalan, tapi langsung bawa solusi. Apa nilai ekonomi yang mesti dibangkitkan agar PAD bisa muncul,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Mendes PDT juga menyoroti masih terbatasnya akses pelayanan dasar di daerah tertinggal. Berdasarkan data, rata-rata masyarakat harus menempuh jarak 9 kilometer untuk mencapai puskesmas, 2 kilometer menuju sekolah dasar, dan 7 kilometer ke pusat perdagangan.
Sebagai tindak lanjut, Mendes Yandri bersama jajaran Kementerian Desa dan PDT tengah mematangkan materi rekomendasi yang akan dipresentasikan langsung kepada Presiden Prabowo. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi titik balik percepatan pembangunan wilayah tertinggal.
“Saya ingin memastikan 30 daerah ini sejajar dengan kabupaten lain. Kita akan bersurat kepada Bapak Presiden agar beliau bisa menerima para kepala daerah untuk menyampaikan langsung solusi terbaik bagi daerah tertinggal,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni turut hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
