Jakarta, Mediaprorakyat.com – Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) secara resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari, 13–14 Februari 2026, di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, APUDSI sekaligus melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) se-Indonesia.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum APUDSI, Maulidan Isbar, dan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (14/02/2026).
Untuk Provinsi Papua Barat, politisi muda yang juga anggota DPR Papua Barat, H. Asri, S.T., resmi terpilih dan dilantik sebagai Koordinator Wilayah APUDSI Papua Barat. Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis organisasi dalam memperkuat peran desa sebagai basis utama pembangunan ekonomi nasional.
Saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, H. Asri menyampaikan bahwa dirinya menerima mandat sebagai Korwil APUDSI Papua Barat dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
Dalam keterangannya, H. Asri menjelaskan bahwa APUDSI hadir sebagai wadah untuk menghimpun serta memimpin para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat.
Organisasi ini bertujuan membahas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha desa sekaligus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.
“Desa adalah sumber ekonomi yang sesungguhnya. Di desa terdapat pilar-pilar utama yang menghidupkan bangsa. Karena itu, kehadiran APUDSI diharapkan mampu mendorong pelaku usaha desa agar bisa bertahan, berkembang, bahkan menembus pasar global,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/02/2026).
Ia menambahkan, salah satu tugas utama Koordinator Wilayah APUDSI adalah membentuk Majelis Kesejahteraan Daerah (MKD).
Lanjutnya, MKD merupakan struktur organisasi di tingkat daerah yang berfungsi menggali potensi ekonomi desa sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat kemajuan usaha masyarakat kampung.
“Saat ini sudah terbentuk tiga MKD, yakni MKD Fakfak, MKD Manokwari, dan MKD Manokwari Selatan. Dalam waktu dekat akan menyusul daerah lainnya,” jelas H. Asri.
Menurutnya, para pengurus MKD diharapkan turun langsung ke lapangan untuk melihat potensi komoditas di desa serta memahami kebutuhan pasar. Dengan demikian, MKD dapat menjadi jembatan antara kebutuhan dunia usaha dan potensi yang dimiliki masyarakat desa.
“Kami percaya bahwa negara yang kuat harus dimulai dari desa yang kuat. Desa akan kuat jika didukung oleh pengusaha-pengusaha desa yang tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.
Ia menegaskan, Ke depan, APUDSI Papua Barat menargetkan pembentukan MKD di tujuh kabupaten sebagai langkah awal penguatan jaringan pelaku usaha desa, antara lain di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Kaimana.
[hs]
